Banda Aceh – Pemerintah Aceh menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor yang saat ini melanda berbagai wilayah di Aceh. Instruksi ini disampaikan Gubernur Aceh, Rabu (26/11/2025). menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025 tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyebutkan bahwa instruksi tersebut penting sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko serta upaya menyelamatkan masyarakat dari dampak yang lebih luas.
Menurut Muhammad MTA, Gubernur Aceh meminta para bupati dan wali kota untuk segera mengambil sejumlah langkah prioritas, antara lain:
1. Melakukan pemetaan daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kajian risiko, rencana kontingensi, dan mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), serta menyiagakan seluruh sumber daya daerah.
2. Mengaktifkan posko bencana dan menggelar apel kesiapsiagaan bersama TNI, Polri, Basarnas, instansi vertikal, relawan, dan masyarakat.
3. Menyiapkan logistik dan peralatan yang memadai untuk mendukung operasi penanggulangan bencana.
4. Melakukan pemantauan real time berdasarkan informasi BMKG, serta menyosialisasikan peringatan dini kepada masyarakat.
5. Melakukan pemantauan infrastruktur dan normalisasi sungai sebagai upaya pengendalian banjir dan longsor.
6. Melakukan pertolongan cepat, pendataan korban dan kerugian, serta pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
7. Mengoptimalkan peran camat melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana.
8. Melaporkan seluruh pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Mendagri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Aceh.
Gubernur juga menyoroti dampak serius terhadap arus transportasi dan sistem logistik masyarakat. Ia meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi agar distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan dan bantuan kemanusiaan dapat sampai ke wilayah terdampak.
Lebih lanjut, Gubernur meminta kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir dan longsor untuk segera menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, dengan berpedoman pada laporan BMKG Stasiun Meteorologi Bandara Sultan Iskandar Muda.
Muhammad MTA menjelaskan bahwa berdasarkan laporan para kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota, sejumlah daerah telah menetapkan status siaga darurat, yakni Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Aceh Utara.
Sementara itu, kabupaten/kota terdampak banjir yaitu Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil, dengan kondisi terparah terjadi di Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Singkil. “Bireuen nyaris lumpuh,” ujar Muhammad MTA.
Untuk mendukung evakuasi, BPBA telah mengirim 500 pelampung, perahu polietilen, dan mesin perahu ke daerah-daerah yang paling terdampak.
Ia juga meminta masyarakat bersabar terkait gangguan listrik dan komunikasi, karena PLN dan operator telekomunikasi sedang melakukan langkah-langkah pemulihan sebagai bagian dari respon bencana.
“Saat ini Tim Pemerintah Aceh masih terus di lapangan bersama tim kabupaten/kota. Pendataan jumlah korban terdampak masih berlangsung,” tutupnya.(*)
