Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyatakan akan menghapus sistem barcode pengisian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU di Aceh, karena tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato resmi pertamanya sebagai Gubernur Aceh setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang digelar di Gedung DPRA, Rabu (12/2/2025).
Muzakir Manaf menegaskan bahwa sistem barcode untuk pengisian BBM tidak lagi diperlukan, dan rencananya akan dihapuskan.
“PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada istilah lagi ada barcode. Mohon digarisbawahi semua, siapa saja yang mau isi minyak, tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat,” kata Mualem.
Mualem menekankan, kebijakan ini diambil untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh BBM bersubsidi tanpa harus melewati proses barcode.
“Kami ingin menyejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat,” tambahnya.
Kemudian, dirinya juga menyatakan bahwa penerapan barcode dalam pengisian BBM tidak memiliki dampak signifikan di lapangan. Sehingga diambil kesimpulan untuk menghapus sistem barcode tersebut.
“Bapak Mendagri, Bapak Jusuf Kalla, ini suatu masalah di Aceh kadang-kadang orang mau bakar SPBU dengan barcode itu, Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun,” pungkas Mualem.
