Aceh Barat – Suasana panas meliputi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh Barat pada Senin, 2 September 2024. Sekitar seratusan kader pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari berbagai kecamatan di Aceh Barat melakukan aksi penyegelan kantor DPD PAN sebagai bentuk protes terhadap keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN yang menunjuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat untuk periode 2024-2029 tanpa melibatkan musyawarah atau usulan dari daerah.
Ketua DPC Kecamatan Arongan Lambalek, Leo Fernandi, mengungkapkan kekecewaannya. “Kami terkejut saat mengetahui bahwa yang dipilih sebagai Ketua DPRK berbeda dari usulan yang telah disepakati dalam musyawarah,” kata Leo. Menurutnya, dalam musyawarah tersebut, seluruh pengurus DPC kecamatan dan DPD PAN mengajukan dua nama, yakni Nasruddin dari Dapil 3 dan Abdul Rauf dari Dapil 5 Aceh Barat. Namun, DPP PAN justru memilih kandidat yang berbeda, membuat para kader di daerah merasa diabaikan dan kecewa.
Penyegelan kantor DPD PAN Aceh Barat ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap keputusan yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi dari daerah. “Kami akan terus melakukan penyegelan hingga keputusan ini direvisi. Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami siap menggelar aksi yang lebih besar,” tegas Leo.
Ketua DPD PAN Aceh Barat, Teuku Alaidinsyah, yang akrab disapa Haji Tito, tidak bisa menahan kekecewaan para kadernya. “Wajar jika mereka merasa kecewa. Mereka telah berjuang keras memenangkan PAN hingga bisa meraih kursi Ketua DPRK,” ujar Haji Tito. Ia juga mengakui bahwa dirinya pernah menjanjikan akan menunjuk seorang laki-laki sebagai Ketua DPRK, sesuai dengan permintaan para pemuka agama di daerah tersebut, agar dapat mendampingi para ulama dalam kegiatan pengajian.
Menurut Haji Tito, permintaan para ulama bukanlah bentuk intervensi, melainkan tuntutan yang berlandaskan pada janji yang pernah ia sampaikan sebelumnya. “Kekecewaan para kader sangat dapat dimengerti, mengingat mereka bekerja dengan biaya sendiri tanpa bantuan dari DPW maupun DPP dalam memenangkan PAN,” tambahnya.
Aksi penyegelan ini mencerminkan ketidakpuasan di tingkat akar rumput terhadap keputusan pusat yang dianggap tidak menghargai aspirasi dan perjuangan kader di daerah. Para kader berharap DPP PAN dapat mendengarkan dan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut demi menjaga soliditas partai di Aceh Barat. (*)
