Banda Aceh – Anggota DPRK Banda Aceh fraksi Partai Amanat Nasional, Musriadi Aswad menyampaikan interupsi pada rapat paripurna DPRK Banda Aceh tentang Penyampaian Jawaban dan Penjelasan Wali Kota terhadap Usul, Saran, dan Pendapat Banggar serta Pandangan Umum Anggota Dewan terhadap Rancangan Qanun (Raqan) APBK Tahun Anggaran 2023, Selasa malam (29/11/2022).
Musriadi mempersoalkan belum terjawabnya hal-hal substansial dari Pj Wali Kota terkait kebutuhan guru di Banda Aceh.
Setidaknya ada dua poin penting yang belum ditanggapi oleh Pj Wali Kota Banda Aceh. Pertama adalah terkait kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang melekat secara konstitusi.
“Kami meminta penjelasan dari Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pengalokasian 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) di tahun 2023 lebih fokus diarahkan ke mana saja?” tanya Musriadi.
Yang kedua yaitu terkait kekurangan guru pada semua jenjang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), pemerintah Kota Banda Aceh dimintai penjelasan berbasis data baik yang didanai BOS maupun melalui APBK.
“Karenanya, kami memintai tanggapan pemerintah kota Banda Aceh dalam hal itu dinas pendidikan kota, bagaimana strategi untuk menjawab permasalahan tersebut,” tegas Musriadi di hadapan Pj Wali Kota, Bakri Siddiq. (Parlementaria)
