BANDA ACEH – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Aceh melalui Departemen Kaderisasi dan Pendidikan Politik menggelar kegiatan pendidikan politik bertema “Mencetak Kaderisasi yang Transformatif dan Tangguh Ideologi”.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 27–29 Oktober 2026, di Banda Aceh tersebut diikuti perwakilan Komite Peralihan Aceh (KPA), Partai Aceh, Putroe Aceh, MUNA, JASA, Muda Seudang, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh.
Ketua Panitia Pelaksana, dr. Ar-Razi, mengatakan pendidikan politik tersebut bertujuan memperkuat pemahaman ideologi sekaligus meningkatkan kapasitas kader dalam menghadapi dinamika politik ke depan.
Menurutnya, ketangguhan ideologi merupakan salah satu faktor penting bagi kader Partai Aceh dalam menjalankan peran politik, menjaga konsistensi perjuangan, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga pemateri dari kalangan senior dan elite Partai Aceh, yakni Dr. Teuku Rasyidin, S.H., M.H., CPM, H. Jufri Hasanuddin, M.M., dan Dr. Mohammad Iqbal, M.Pd., AIFO.
Dalam pemaparannya, para pemateri menjelaskan sejarah lahirnya Partai Aceh sebagai partai politik lokal yang tidak terlepas dari perjalanan panjang perjuangan rakyat Aceh hingga tercapainya Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, yang mengakhiri konflik bersenjata di Aceh.
Mereka juga menyoroti kekhususan Partai Aceh sebagai partai politik lokal yang mengusung identitas dan nilai-nilai keacehan dalam kehidupan politik.
“Di antara banyaknya partai di Indonesia, hanya Partai Aceh yang mempunyai ideologi ke-Acehan. Partai Aceh diisi oleh para pejuang eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka dan juga membuka ruang bagi seluruh elemen sipil yang ingin menjadi kader Partai Aceh dan bersama membangun Aceh di masa depan,” ujar pemateri.
Melalui pendidikan politik tersebut, DPP Partai Aceh berharap dapat melahirkan kader-kader yang memiliki pemahaman ideologi kuat, berpikiran terbuka, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Selain itu, kaderisasi diharapkan menjadi ruang pembentukan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami sejarah dan identitas perjuangan Aceh, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengambil peran dalam pembangunan dan masa depan Aceh. [*]
