Banda Aceh – Pemulihan infrastruktur transportasi pascabencana banjir yang melanda Aceh akhir November 2025 lalu menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Kementerian Perhubungan dalam menjaga keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat.
Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan pada berbagai fasilitas keselamatan jalan di sejumlah wilayah Aceh. Mulai dari marka jalan, rambu lalu lintas, Alat Penerangan Jalan (APJ), chevron, warning light, paku marka jalan, hingga patok tikungan (delineator).
Merespons kondisi tersebut, Kementerian Perhubungan melalui BPTD Kelas II Aceh
bergerak cepat melaksanakan pemulihan dengan dukungan anggaran pemerintah pusat.
Kepala BPTD Kelas II Aceh, Tofan Muis mengatakan, langkah ini menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap masyarakat Aceh, khususnya dalam mengembalikan fungsi infrastruktur transportasi dan memastikan keselamatan
pengguna jalan tetap terjaga.
“Seluruh pekerjaan tersebut berhasil diselesaikan secara tuntas sebelum 1 Oktober 2026,” kata Tofan Muis, Sabtu (14/11/2026), di Kota Banda Aceh.
Pekerjaan pemulihan dilaksanakan secara terfokus pada fasilitas yang terdampak banjir, tersebar di sejumlah ruas jalan strategis di wilayah Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, hingga Gayo Lues dan Aceh Tenggara.
Adapun hasil pemulihan meliputi pemasangan 289 unit rambu lalu lintas, 110 unit chevron, 18 unit warning light tenaga surya, 250 unit Alat Penerangan Jalan (APJ) tenaga surya, 9.400 meter marka jalan, 2.650 unit paku marka jalan, serta 585 unit patok tikungan
(delineator).
“Capaian ini memastikan fasilitas keselamatan jalan yang sebelumnya rusak akibat banjir kembali tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Tidak hanya berfokus pada pemulihan fasilitas jalan, BPTD Kelas II Aceh juga melakukan langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan pelayanan transportasi melalui pemanfaatan energi terbarukan.
Salah satunya dengan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Terminal Tipe A Paya Ilang, Takengon. Fasilitas ini telah beroperasi 100 persen dan terbukti memberikan efisiensi terhadap biaya listrik operasional terminal.
Pemanfaatan PLTS juga menjadi langkah antisipatif dalam menghadapi kondisi darurat, terutama ketika terjadi pemadaman listrik maupun keterbatasan pasokan bahan bakar untuk kebutuhan operasional genset. Dengan dukungan energi surya, keberlangsungan pelayanan terminal diharapkan tetap terjaga.
Hasil pemulihan fasilitas keselamatan jalan tersebut turut mendapat perhatian dalam kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi V, Ilham Pangestu, pada 22 Oktober 2026.
Dalam agenda peninjauan simpul transportasi di bawah lingkup Kementerian Perhubungan, rombongan mengunjungi sejumlah infrastruktur transportasi di Aceh, di antaranya Stasiun Krueng Geukueh, Bandara Rembele, serta fasilitas keselamatan jalan.
Dalam kesempatan tersebut, Ilham Pangestu menyampaikan apresiasi atas pemulihan fasilitas keselamatan jalan yang telah dilaksanakan.
“Alhamdulillah, fasilitas keselamatan jalan yang sebelumnya terdampak banjir kini telah kembali terpasang dengan baik. Ini merupakan langkah penting dalam mendukung keselamatan masyarakat, khususnya para pengguna jalan,” ungkapnya.
“Kita berharap fasilitas yang telah
dipulihkan ini dapat memberikan manfaat nyata, mengurangi potensi kecelakaan, serta terus dijaga agar fungsinya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” sambung politisi Golkar itu.
Disisi lain, Taufan Muis kembali menegaskan bahwa pemulihan tersebut
merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan pelayanan transportasi yang aman dan berkeselamatan.
Kemenhub berkomitmen untuk terus menghadirkan fasilitas transportasi yang aman, nyaman dan berfungsi optimal bagi masyarakat.
Karena, pemulihan fasilitas keselamatan jalan pascabencana ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Kemenhub dalam memastikan keselamatan pengguna jalan.
“Ke depan, kami akan terus melakukan pemantauan dan apabila ditemukan fasilitas yang rusak atau tidak berfungsi, tim segera melakukan penanganan agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat,” tegas Tofan Muis.
Melalui dukungan penuh Kementerian Perhubungan dan pelaksanaan tugas BPTD Kelas II Aceh, pemulihan infrastruktur transportasi pascabencana menjadi bukti nyata kehadiran
pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebab, membangun kembali fasilitas yang rusak bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik, melainkan memastikan setiap perjalanan masyarakat berlangsung lebih aman, nyaman dan lancar.
