BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memimpin rapat penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya indikator kualitas udara di ibu kota Provinsi Aceh tersebut. Pemerintah Kota Banda Aceh menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari kesiapsiagaan pelayanan kesehatan, sosialisasi penggunaan masker, hingga opsi kebijakan kerja dari rumah dan pembelajaran daring apabila kondisi udara terus memburuk.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Banda Aceh, Jumat (16/10/2026), dan dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pertemuan itu digelar setelah indikator kualitas udara di Banda Aceh terpantau meningkat signifikan, dari angka 63 menjadi 131 pada pukul 16.00 WIB. Angka tersebut mengarah pada kategori tidak sehat sehingga membutuhkan perhatian dan langkah antisipasi dari pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, Illiza menginstruksikan seluruh jajaran agar bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi dampak kabut asap. Ia juga meminta sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara masif agar warga memahami langkah perlindungan yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan.
“Saya minta sosialisasi dilakukan secara masif agar masyarakat peduli, seperti memakai masker dan mengurangi aktivitas yang kurang penting. Kita harus waspada terutama kepada kelompok rentan,” ujar Illiza.
Menurutnya, peningkatan kewaspadaan perlu dilakukan sejak dini untuk mengantisipasi kemungkinan memburuknya kualitas udara akibat sebaran asap karhutla. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan ketika dampak sudah dirasakan masyarakat, tetapi juga berupaya mempersiapkan langkah pencegahan dan respons lintas sektor.
Pemko Siapkan Tim Khusus dan Posko Siaga
Illiza mengatakan Pemko Banda Aceh segera membentuk tim khusus untuk menangani dampak karhutla. Tim tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar-OPD, sekaligus memastikan setiap instansi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai bidang masing-masing.
Selain pembentukan tim khusus, pemerintah kota akan terus memantau perkembangan kualitas udara untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Pemantauan berkelanjutan dinilai penting agar kebijakan yang diambil dapat menyesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan.
“Kita pantau terus, jangan sampai berisiko. Harapannya dampak dari karhutla tidak terus menyebar dan menebal,” katanya.
Dalam rapat itu juga dibahas kebutuhan pembentukan posko siaga di Balai Kota Banda Aceh. Posko tersebut direncanakan menjadi pusat koordinasi penanganan dampak karhutla, termasuk untuk memastikan komunikasi antarinstansi berjalan efektif dan respons terhadap kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan cepat.
Untuk mendukung operasional posko, pemerintah membahas kesiapan mobil ambulans dan mobil puskesmas keliling. Ketersediaan sarana tersebut diharapkan membantu mempercepat pelayanan apabila terdapat warga yang membutuhkan pertolongan kesehatan.
Melalui langkah tersebut, setiap OPD diharapkan memahami perannya masing-masing sehingga penanganan dampak kabut asap dapat berjalan secara terarah, mulai dari penyampaian informasi kepada masyarakat hingga dukungan pelayanan kesehatan.
WFH dan Pembelajaran Daring Jadi Opsi
Selain penguatan koordinasi dan kesiapan layanan kesehatan, Pemko Banda Aceh juga menyiapkan sejumlah opsi kebijakan untuk mengurangi paparan masyarakat terhadap kabut asap.
Illiza menyebutkan, pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan *work from home* (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) apabila kondisi kualitas udara terus memburuk. Kebijakan tersebut menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi aktivitas dan mobilitas masyarakat di luar ruangan.
Pemerintah kota juga membahas kemungkinan penerapan pembelajaran daring bagi siswa serta pembatasan jam operasional kafe dan warung kopi yang beroperasi selama 24 jam.
Khusus sektor pendidikan, pengusulan pembelajaran daring mencakup peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah Kota Banda Aceh.
Langkah ini diarahkan untuk melindungi anak-anak dari potensi paparan asap, terutama mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan atau kondisi kesehatan tertentu.
Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan keputusan resmi pemerintah. Masyarakat diharapkan mengikuti informasi yang disampaikan melalui saluran resmi agar tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai kebijakan yang berlaku.
Pembatasan aktivitas di luar ruangan juga menjadi bagian dari langkah antisipasi yang dibahas dalam rapat. Warga yang tidak memiliki keperluan mendesak diimbau mengurangi kegiatan di luar rumah selama kualitas udara berada dalam kondisi yang perlu diwaspadai.
Puskesmas Siaga 24 Jam, RSUD Meuraxa Tambah Kesiapan
Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memastikan seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) disiagakan selama 24 jam untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pelayanan medis akibat dampak kabut asap.
Kesiapan tersebut meliputi pembukaan piket malam pada instalasi gawat darurat (IGD) di setiap puskesmas serta memastikan ketersediaan peralatan bantuan pernapasan. Langkah ini disiapkan agar masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dapat memperoleh penanganan dengan cepat.
Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak dan warga yang memiliki riwayat penyakit tertentu, terutama gangguan pernapasan yang berpotensi memburuk akibat paparan asap.
Sementara itu, RSUD Meuraxa turut menyiapkan langkah antisipasi dengan menambah kesiapan stok oksigen, mempersiapkan ruangan untuk kondisi darurat, serta melakukan pemesanan obat-obatan antivirus dan antibiotik. Rumah sakit tersebut juga mengoordinasikan kesiapan tenaga medis untuk mengantisipasi kebutuhan pelayanan apabila situasi memburuk.
Kesiapan fasilitas kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam menghadapi potensi dampak kabut asap. Dengan dukungan tenaga medis, peralatan, obat-obatan, dan sarana transportasi kesehatan, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan.
Pemko juga mengimbau warga agar tidak mengabaikan gejala gangguan kesehatan yang muncul selama kondisi udara memburuk. Masyarakat yang mengalami sesak napas atau keluhan pernapasan yang semakin berat diminta segera mencari pertolongan medis.
Libatkan Dai dan Pengurus Masjid
Upaya antisipasi juga dilakukan melalui pendekatan komunikasi keagamaan. Pemko Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam telah berkoordinasi dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM), para dai, dan daiyah untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi dampak karhutla.
Pelibatan unsur keagamaan diharapkan memperluas jangkauan informasi sehingga pesan mengenai perlindungan kesehatan dan langkah antisipasi dapat diterima masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.
Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga keselamatan bersama dengan mengikuti imbauan resmi, mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah.
Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran sampah atau aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran.
Melalui pembentukan tim khusus, rencana posko siaga, kesiapan fasilitas kesehatan, serta koordinasi lintas sektor, Pemko Banda Aceh berupaya memperkuat respons terhadap perkembangan kabut asap.
Pemerintah berharap seluruh langkah tersebut dapat meminimalkan risiko gangguan kesehatan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan apabila kondisi kualitas udara semakin memburuk. (*)
PARIWARA.
