BLANGPIDIE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan hanya dipandang sebagai program pembagian makanan kepada anak-anak. Jika dikelola melalui sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tepat, program tersebut dinilai dapat menjadi lokomotif ekonomi baru di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Hal itu disampaikan PIC SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Aceh Barat Daya, Mirawati, Kamis (10/9/2026).
Menurut Mirawati, MBG memiliki efek berganda yang besar apabila rantai pasoknya diarahkan untuk memanfaatkan potensi dan produk lokal.
“MBG bukan sekadar makanan yang diberikan kepada anak-anak. Di dalamnya terdapat rantai ekonomi yang panjang, mulai dari petani yang menyediakan bahan pangan, UMKM yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan, hingga tenaga kerja yang menjalankan proses produksi dan distribusi,” ujar Mirawati.
Mirawati mengatakan, salah satu dampak ekonomi paling nyata dari sistem SPPG adalah terbukanya pasar yang relatif rutin bagi petani lokal.
Setiap hari, SPPG membutuhkan berbagai bahan pangan seperti beras, sayuran, telur, ikan, buah-buahan hingga bumbu dapur.
“Kebutuhan bahan pangan secara rutin ini bisa menjadi peluang emas bagi petani lokal. Komoditas seperti sayuran, beras, telur, ikan dan buah-buahan bisa kita serap langsung dari masyarakat setempat sesuai kualitas dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Dengan pola tersebut, kata dia, anggaran yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan MBG dapat ikut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Perputaran ekonomi itu dapat dirasakan mulai dari pasar dan sentra perdagangan di Babahrot, Blangpidie, Kuala Batee hingga kecamatan lainnya.
“Ketika petani dapat pasar, UMKM dapat order, dan tenaga kerja dapat upah, maka uang akan terus berputar di masyarakat. Inilah efek ekonomi yang kita harapkan dari MBG,” tegas Mirawati.
Menanggapi wacana agar proses produksi atau memasak MBG dilakukan di kantin sekolah, Mirawati meminta agar rencana tersebut dikaji secara matang.
Menurutnya, kantin sekolah tidak selalu memiliki fasilitas yang memenuhi kebutuhan produksi makanan dalam jumlah besar dengan standar keamanan pangan yang ketat.
“Kantin sekolah bukan solusi utama untuk produksi MBG. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang dirancang untuk memproduksi makanan dalam jumlah besar,” katanya.
Ia menyebutkan, dapur yang melayani ribuan porsi makanan membutuhkan berbagai fasilitas pendukung, di antaranya ruang penyimpanan atau cold storage, area pencucian tiga bak, ventilasi yang memadai, tempat sampah tertutup, serta sistem pembuangan limbah.
“Kalau fasilitas belum memadai tetapi dipaksakan, justru akan muncul persoalan baru. Beban sekolah bertambah. Ada risiko keamanan pangan, kebersihan, dan yang paling penting, mengganggu proses belajar mengajar,” ujarnya.
“Sekolah memiliki tugas utama dalam pendidikan. Jangan sampai kita menambah beban guru dan kepala sekolah dengan urusan logistik dapur,” tambahnya.
Mirawati menilai SPPG merupakan salah satu format yang tepat untuk menjalankan MBG karena prosesnya dapat dilakukan secara terpusat dan terstandar.
Mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengawasan oleh tenaga yang kompeten, pengemasan hingga pendistribusian ke sekolah dapat diatur dalam satu sistem.
“Yang kita perlukan adalah sistem yang efektif dan siap menjalankan produksi dalam jumlah besar, bukan sekadar memindahkan tempat memasak ke kantin sekolah,” ungkapnya.
Menurut dia, sistem yang terpusat juga dapat memudahkan pengawasan oleh pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan dan BPOM sesuai kewenangan masing-masing.
Menu makanan juga dapat disusun dengan memperhatikan kebutuhan gizi anak, sementara aspek kebersihan dan mutu makanan dapat dikontrol secara lebih konsisten.
Meski demikian, Mirawati menegaskan sekolah tetap memiliki peran penting dalam pelaksanaan MBG, khususnya memastikan makanan diterima peserta didik tepat waktu dan dalam kondisi baik.
“Sekolah tetap penting untuk memastikan makanan diterima peserta didik tepat waktu dan dalam kondisi baik. Tapi fungsi produksi, biarlah dilakukan di fasilitas yang memang disiapkan untuk itu,” katanya.
Mirawati berharap pelaksanaan MBG di Aceh Barat Daya ke depan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat setempat.
“Harapan kita, MBG memberikan manfaat dari hulu sampai hilir. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, petani mendapatkan pasar, UMKM berkembang, dan masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Ia mencontohkan, satu SPPG yang melayani sekitar 3.000 siswa berpotensi menyerap puluhan tenaga kerja, mulai dari juru masak, helper, tenaga administrasi, pengemudi hingga petugas kebersihan.
Di sisi lain, pelaku UMKM juga dapat mengambil bagian dalam rantai pasok melalui penyediaan kemasan, bumbu, lauk maupun kebutuhan pendukung lainnya sesuai ketentuan pengadaan dan standar yang berlaku.
“Kita ingin MBG memberikan dampak nyata. Bukan hanya di meja makan anak-anak, tetapi juga sampai ke petani, pelaku UMKM dan keluarga masyarakat yang mendapatkan penghasilan dari program ini,” pungkas Mirawati.(*)
