SABANG — Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, menyaksikan langsung penandatanganan kerja sama pengelolaan bersama kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Tugu Kilometer Nol di Kota Sabang, sebagai langkah strategis memperkuat pengembangan sektor pariwisata berbasis konservasi dan ekonomi daerah.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut melibatkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Pemerintah Kota Sabang, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kerja sama itu diharapkan menjadi fondasi pengelolaan kawasan wisata unggulan yang lebih tertata, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Dalam keterangannya, TA Khalid menegaskan bahwa kawasan Tugu Kilometer Nol memiliki arti penting, bukan hanya sebagai penanda geografis titik paling barat Indonesia, tetapi juga simbol persatuan nasional yang merepresentasikan rentang wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Menurutnya, keberadaan kawasan tersebut memiliki nilai strategis dari sisi sejarah, lingkungan, hingga potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara optimal apabila dikelola dengan sinergi lintas lembaga.
“Kawasan KM Nol bukan hanya ikon wisata, tetapi juga simbol kebangsaan. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bersama-sama dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kawasan,” ujar TA Khalid usai penandatanganan kerja sama.
Ia menilai, kolaborasi antara BPKS, Pemerintah Kota Sabang, dan BKSDA menjadi langkah penting dalam memastikan pengembangan kawasan wisata tersebut berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi dan konservasi alam.
“Kolaborasi antara BPKS, Pemerintah Kota Sabang, dan BKSDA menjadi kunci agar kawasan TWA Tugu KM Nol dapat berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang tetap menjaga keseimbangan ekologis,” katanya.
TA Khalid juga mengungkapkan bahwa pengembangan kawasan Tugu KM Nol telah masuk dalam Rencana Strategis BPKS Tahun 2025–2029 sebagai salah satu prioritas pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kawasan di Sabang.
Dalam rencana pengembangannya, kawasan tersebut akan didorong melalui berbagai skema bisnis dan pemanfaatan aset pemerintah secara produktif guna meningkatkan nilai ekonomi kawasan tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
Ia menjelaskan, langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara, membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata.
“Pengembangan kawasan ini harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pariwisata yang tumbuh harus mampu menghadirkan peluang usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Menurut TA Khalid, upaya penguatan pengelolaan kawasan wisata di Sabang juga sejalan dengan program Presiden Republik Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan sektor pariwisata nasional, serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.
Ia berharap, melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, koordinasi antara BPKS, Kementerian Kehutanan melalui BKSDA, Pemerintah Kota Sabang, dan Pemerintah Aceh dapat semakin solid dalam mewujudkan tata kelola kawasan wisata yang tertib, profesional, dan berkelanjutan.
“Kerja sama ini diharapkan memberi manfaat luas bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya memajukan Kota Sabang serta Indonesia,” tuturnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Aceh yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Hanan. Selain itu, hadir pula Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Kota Banda Aceh dan Sabang, H. Yuni Eko Hariyatna atau yang akrab disapa Dato’ Haji Embonk.
Dengan adanya kerja sama tersebut, pengelolaan kawasan TWA Tugu KM Nol diharapkan semakin terarah dan mampu menjadikan Sabang sebagai destinasi wisata unggulan nasional yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat setempat.(*)
