BANDA ACEH — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang digelar di Gedung DPRA, Senin (6/4/2026).
Rapat paripurna tersebut turut membahas penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ sebagai bagian dari mekanisme evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Aceh selama satu tahun anggaran.
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
“LKPJ ini menjadi sarana evaluasi bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan Aceh ke depan,” ujar Mualem.
Ia menyampaikan, capaian pembangunan Aceh sepanjang tahun 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR Aceh, Forkopimda, serta dukungan masyarakat.
“Pembangunan adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan sinergi dan pengawasan bersama,” katanya.
Dari sisi keuangan daerah, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah tercatat lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Selain itu, sejumlah indikator makro pembangunan juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025. Persentase penduduk miskin menurun dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meskipun berpotensi terdampak kembali oleh bencana.
Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Mualem turut memaparkan berbagai program strategis yang telah dijalankan, di antaranya pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa bagi puluhan ribu siswa, serta pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa masyarakat Aceh.
Di sektor ekonomi, Pemerintah Aceh mencatat realisasi investasi mencapai lebih dari Rp9 triliun, serta peningkatan aktivitas ekspor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menegaskan, seluruh program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.
“Seluruh program telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif serta akuntabel, agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan itu Mualem juga mengajak seluruh pihak, khususnya DPR Aceh, untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun Aceh.
“Kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(*)
