Banda Aceh – Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi jajaran PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatera Bagian Utara di Ruang Kerja Kapolda Aceh, Selasa (4/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi untuk mendukung pembangunan dan pengamanan infrastruktur ketenagalistrikan di Aceh.
Kapolda Aceh didampingi Wakapolda Aceh, Dirsamapta Polda Aceh, Dirpamobvit Polda Aceh, Kayanma Polda Aceh, serta Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Aceh. Sementara rombongan PLN dipimpin General Manager PLN UIP Sumatera Bagian Utara bersama jajaran manajemen dari PLN UIP, UIP3B Sumatera, dan PLN UID Aceh.
Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mempererat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara Polda Aceh dengan PT PLN (Persero) dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Aceh.
“Silaturahmi ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat kolaborasi antara Polda Aceh dan PT PLN (Persero), sehingga pelaksanaan berbagai proyek strategis di sektor ketenagalistrikan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Joko.
Dalam pertemuan itu, General Manager PLN UIP Sumatera Bagian Utara menyampaikan apresiasi kepada Polda Aceh atas dukungan yang selama ini diberikan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dukungan tersebut dinilai berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan proyek-proyek strategis ketenagalistrikan di Aceh.
Kapolda Aceh menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen Polda Aceh untuk terus mendukung pengamanan objek vital nasional maupun proyek strategis nasional di sektor ketenagalistrikan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan.
Menurut Joko, komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah-langkah pengamanan yang profesional, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta sinergi yang berkesinambungan dengan PT PLN (Persero) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(*)
