Banda Aceh – Tanggal 12 Februari 2026 menjadi penanda satu tahun kepemimpinan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal dan Afdhal Khalilullah. Setahun lalu, keduanya dilantik oleh Gubernur Aceh Muzakkir Manaf dalam rapat paripurna di DPRK Banda Aceh.
Prosesi itu berlangsung khidmat, diselimuti optimisme publik terhadap masa depan ibu kota provinsi yang sarat sejarah dan identitas keislaman tersebut.
Kini, satu tahun berlalu. Waktu yang mungkin belum panjang untuk menilai keseluruhan arah pembangunan, tetapi cukup untuk membaca tanda-tanda, irama kerja, serta gaya kepemimpinan yang mulai membentuk wajah kota.
Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, melihat ada satu frasa yang menggambarkan perubahan Banda Aceh dalam setahun terakhir: “Dithe le Donya” dikenal oleh dunia.
“Dalam satu tahun pemerintahan Illiza-Afdhal, Kota Banda Aceh semakin ‘Dithe le Donya’. Terlihat dari kiprah dan penghargaan serta tokoh yang datang mengunjungi dan berkolaborasi dengan pemerintahan Kota Banda Aceh. Ini adalah kemajuan yang harus diapresiasi,” ujarnya.
Frasa itu bukan sekadar kebanggaan simbolik. Banda Aceh dalam setahun terakhir tampak lebih aktif membangun jejaring kolaborasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kunjungan berbagai tokoh, forum diskusi, hingga kerja sama lintas sektor menjadi bagian dari narasi bahwa kota ini tak hanya bertumpu pada romantisme sejarah, tetapi juga bergerak menuju masa depan.
Bagi Illiza–Afdhal, konsep “Kota Kolaborasi” bukan sekadar slogan. Di tengah keterbatasan fiskal yang masih dirasakan, pendekatan kolaboratif menjadi strategi untuk menutup celah keterbatasan anggaran. Pemerintah kota mencoba merangkul berbagai pihak komunitas, akademisi, pelaku usaha, hingga lembaga vertikal untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan.
Tumad sapaan akrab Tuanku Muhammad menilai sinergi antar-lembaga juga relatif terjaga. Hubungan antara eksekutif, legislatif, dan unsur yudikatif dinilai kondusif, setidaknya dalam mengawal program-program prioritas kota.
“Beberapa program pembangunan terlihat dan tertata dengan baik, meski kondisi keuangan masih dirasa terbatas,” katanya.
Di sisi lain, identitas Banda Aceh sebagai kota syariat tetap menjadi perhatian utama. Dalam setahun terakhir, penguatan penegakan syariat Islam disebut semakin terasa, mulai dari razia-razia hingga pembinaan di tengah masyarakat. Upaya itu dinilai sebagai bagian dari menjaga marwah kota sebagai Serambi Mekkah.
Namun, seperti halnya proses pembangunan lainnya, penegakan syariat bukan tanpa tantangan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan baik dalam hal pendekatan yang lebih edukatif, penguatan kesadaran masyarakat, maupun konsistensi implementasi aturan.
Satu tahun tentu belum cukup untuk mengukur keberhasilan besar. Tumad pun mengakui, evaluasi menyeluruh belum dapat dilakukan. Parameter yang lebih objektif tetap merujuk pada capaian visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Di dalam dokumen itulah arah pembangunan lima tahun dirumuskan: dari penguatan ekonomi berbasis syariah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan kota, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Pertanyaannya, sejauh mana fondasi itu telah diletakkan?
Sejumlah indikator menunjukkan geliat awal. Aktivitas pemerintahan berjalan relatif stabil. Beberapa program sosial dan penataan kota mulai tampak hasilnya. Namun, tantangan ekonomi masih menjadi bayang-bayang besar. Angka pengangguran yang relatif tinggi menjadi alarm yang tidak bisa diabaikan.
Di titik inilah tahun kedua kepemimpinan Illiza–Afdhal akan diuji. Bukan lagi sekadar membangun citra kolaboratif atau memperluas jejaring, tetapi menghadirkan dampak konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat terutama dalam peningkatan kesejahteraan.
Harapan itu juga yang disampaikan Tumad. Ia berharap di tahun kedua ini, pasangan Illiza–Afdhal bisa semakin “tancap gas”.
“Tahun kedua ini harus lebih progresif. Pembangunan harus lebih terasa dampaknya bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Banda Aceh adalah kota dengan karakter kuat: religius, historis, sekaligus terbuka terhadap perubahan. Di bawah kepemimpinan Illiza–Afdhal, kota ini berupaya menjaga keseimbangan antara identitas dan inovasi. Menjadi kota yang tetap berakar pada nilai-nilai Islam, namun mampu berbicara di panggung yang lebih luas.
“Dithe le Donya” bukan semata tentang popularitas, tetapi tentang pengakuan atas kualitas tata kelola, kematangan sosial, dan daya saing kota. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengakuan itu berbanding lurus dengan kualitas hidup warganya.
Satu tahun telah berlalu. Waktu terus berjalan. Di tahun kedua ini, publik menanti langkah-langkah yang lebih berani, lebih terukur, dan lebih berdampak.
Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kepemimpinan bukan hanya diukur dari seberapa jauh nama kota dikenal dunia, tetapi seberapa sejahtera warganya hidup di dalamnya.(*)
