BANDA ACEH — Aktivis demokrasi Aceh, Sulaiman Manaf, melontarkan kritik keras terhadap sikap dan pernyataan sejumlah pejabat tinggi negara dalam menyikapi berbagai persoalan strategis nasional. Kritik tersebut mencakup polemik hilangnya baut jembatan darurat hingga tata kelola dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Sulaiman, di Banda Aceh, Rabu, 31 Desember 2025, sebagai refleksi akhir tahun.
Ia menilai, sejumlah pernyataan pejabat justru memunculkan prasangka di ruang publik dan berpotensi menimbulkan saling tuding tanpa dasar yang jelas.
Sulaiman secara khusus menyoroti polemik hilangnya baut pada jembatan darurat yang belakangan menjadi perbincangan nasional.
Menurutnya, pernyataan pejabat tinggi negara seharusnya didasarkan pada data dan hasil investigasi, bukan asumsi yang dapat menyudutkan pihak tertentu, termasuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (eks GAM).
“Dari ujung ke ujung jembatan dijaga ketat aparat siang dan malam. Sangat sulit diterima jika baut bisa hilang begitu saja,” ujar Sulaiman.
Ia menilai, publik wajar mempertanyakan narasi sabotase yang berkembang dan membuka kemungkinan lain, seperti kelalaian teknis atau baut yang sejak awal tidak terpasang karena proyek dikerjakan secara tergesa-gesa demi mengejar target penyelesaian.
Menutup tahun 2025, Sulaiman juga menyerukan agar pejabat tinggi negara, baik di lingkungan pemerintahan maupun TNI-Polri, bersikap jujur dan benar-benar membela kepentingan bangsa dan negara. Ia mengingatkan agar aparat negara tidak justru menjadi pelindung kepentingan cukong atau pihak asing demi keuntungan sesaat.
“Jangan jadi beking cukong dan beking kepentingan asing. Kalau ini terus dibiarkan, negeri ini akan rusak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sulaiman menyoroti masifnya eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Ia menyebut banyak gunung telah dikeruk untuk tambang emas, nikel, dan batu bara, sementara hutan terus digunduli. Namun, manfaat ekonomi yang diterima negara dan rakyat dinilainya tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.
“Emas sudah dikeruk, batu bara siang malam diangkut, hutan habis digunduli. Tapi negara belum juga maju dan rakyat masih miskin,” katanya.
Ia juga menyinggung konflik lingkungan dan agraria yang kerap mengiringi aktivitas tambang dan perkebunan skala besar. Dalam banyak kasus, kata dia, masyarakat yang memprotes kerusakan lingkungan justru mengalami intimidasi hingga kekerasan.
Sementara itu, jutaan hektare lahan perkebunan dikuasai segelintir pihak, dan masyarakat lokal hanya menanggung dampak sosial serta lingkungan.
“Negara tidak kebagian apa-apa selain beban sosial. Rakyat dirugikan terus-menerus,” ujarnya.
Sulaiman menegaskan, kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan atau investasi, melainkan seruan agar negara hadir secara adil dan tegas dalam mengelola kekayaan alam. Ia mendesak pemerintah membuka data secara transparan, melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek strategis, serta memastikan hasil eksploitasi SDA digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia berharap, memasuki tahun 2026, para pengambil kebijakan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik, mengedepankan fakta dan solusi, serta menempatkan kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan negara. (*)
