Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota sejak akhir November 2025. Sejumlah jembatan provinsi dan kabupaten yang rusak kini dalam proses pembangunan dan perbaikan, termasuk pembenahan badan jalan yang masih terputus di berbagai titik.
Asisten Teritorial (Aster) Kasdam Iskandar Muda, Kolonel Inf Fransisco, S.E., M.I.Kom., menyampaikan bahwa pembukaan akses jalan menjadi prioritas utama agar distribusi logistik ke wilayah terdampak dapat berlangsung lebih optimal.
“Insya Allah dalam waktu dekat akses-akses jalan bisa terbuka sehingga penerimaan logistik lebih optimal. Bantuan dari berbagai komunitas, lembaga, dan pemerintah pusat benar-benar luar biasa,” ujarnya.
Pada masa tanggap darurat tahap kedua, Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota melakukan klasifikasi ulang terhadap daerah yang membutuhkan penanganan cepat dan terarah.
Daerah prioritas tersebut meliputi:
Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, di mana akses jalan masih dalam tahap pembukaan.
Aceh Tamiang, wilayah dengan dampak terparah dan jumlah pengungsi paling banyak.
Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Aceh Timur, yang masih membutuhkan dukungan intensif dalam pelayanan dasar dan mobilitas warga.
Untuk mendukung percepatan penanganan di Aceh Tamiang, TNI telah mengerahkan 600 personel guna membantu evakuasi warga, membuka jalur terisolasi, dan memulihkan fasilitas kesehatan.
“Selain membuka akses, TNI juga membantu memfasilitasi layanan kesehatan untuk mengantisipasi penyakit pascabencana,” kata Kolonel Fransisco.
Selain membuka akses jalan, Pemerintah Aceh bersama Dinas Sosial, TNI, dan para relawan juga menambah kapasitas tenda pengungsian DPD untuk menampung warga yang belum dapat kembali ke rumah masing-masing.
Sementara itu, potensi kelangkaan bahan pangan akibat terhambatnya distribusi menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kami mengantisipasi kelangkaan bahan pokok seperti cabai dan komoditas lain melalui koordinasi dengan dinas pangan dan pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.
Guna menjawab kendala mobilitas akibat putusnya jalur darat, Pemerintah Aceh bekerja sama dengan maskapai nasional membuka rute penerbangan khusus mulai 15 Desember 2025.
Penerbangan dari Kualanamu ke Rebele serta dan sebaliknya akan memfasilitasi pergerakan warga dan distribusi logistik penting.
“Pesawat pergi membawa logistik, pulang membawa warga yang ingin keluar dari wilayah terdampak. Ini penting untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat,” ujar Aster Kasdam IM itu.
Melalui langkah terpadu ini, Pemerintah Aceh dan Kodam Iskandar Muda berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan menjangkau seluruh titik terdampak.(*)
