Banda Aceh – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh menggelar Rapat Penguatan Kelembagaan sebagai upaya memperkuat peran organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan partisipatif pemilu. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Panwaslih Aceh, Senin (1/12/2025), dihadiri unsur internal Panwaslih, perwakilan CSO, serta lembaga pemantau pemilu dari berbagai daerah.
Rapat ini mengusung tema “Meningkatkan Partisipasi Organisasi Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu yang Berkualitas.” Forum tersebut menjadi ajang penting untuk mengevaluasi pengawasan pemilu sebelumnya serta merumuskan strategi menghadapi tahapan krusial Pemilu mendatang.
Ketua Panwaslih Aceh, Agus Syahputra, menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk membangun ruang diskusi mengenai pengelolaan kelembagaan pengawas pemilu, termasuk menggali masukan dari berbagai pihak.
“Tujuan kita tentu berdiskusi tentang pengelolaan kelembagaan pengawas pemilu, sekaligus mendapatkan masukan dari stakeholder baik dari CSO maupun pemerintah. Kita ingin mengetahui langkah-langkah yang perlu diperkuat ke depan serta apa yang bisa dievaluasi dari pengawasan pemilu kemarin,” ujar Agus.
Agus menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara Panwaslih dan lembaga masyarakat sipil guna memperluas jaringan pengawasan serta meningkatkan pemahaman publik terhadap proses demokrasi.
“Kita sedang memasuki tahap krusial pemilu, jadi penguatan sinergi ini sangat dibutuhkan. Ketika masuk ke tahap penting pemilu, kita harus benar-benar siap,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Panwaslih Aceh, Maitanur, dalam sambutannya memaparkan bahwa kompleksitas tahapan pemilu dan potensi kerawanan di berbagai kabupaten/kota memerlukan keterlibatan aktif masyarakat.
“Kami mendorong organisasi masyarakat, akademisi, hingga kelompok pemuda untuk berperan lebih besar. Dengan keterlibatan publik yang kuat, kualitas demokrasi kita akan semakin baik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa lembaga pemantau pemilu selama ini telah menjadi mitra strategis yang berkontribusi signifikan dalam memberikan laporan dugaan pelanggaran serta meningkatkan literasi politik masyarakat.
“Teman-teman lembaga mitra bukan hanya menjadi pemantau, tetapi juga banyak memberikan laporan pelanggaran. Penting bagi kita meningkatkan solidaritas, memperkuat fungsi pengawasan, dan merumuskan langkah pencegahan ke depan. Kita belajar dari pengalaman Pemilu 2024,” kata Maitanur.
Pada forum tersebut, peserta turut mendapatkan paparan dari Staf Ahli DPR RI Komisi II, Mohammad Saihu, yang menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan peran publik dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Forum ini menarik karena mempertemukan pemimpin lembaga sipil di Aceh dengan stakeholder dari DPR RI. Harapannya, ada satu kesatuan gerak dalam membangun demokrasi berkualitas,” pungkas Maitanur.
Panwaslih Aceh menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pengawasan pemilu melalui perluasan kerja sama, peningkatan kapasitas publik, serta memastikan seluruh proses berjalan jujur, adil, dan transparan di seluruh Aceh.(*)
