Banda Aceh – Bank Indonesia Provinsi Aceh terus memperkuat peran strategisnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi dan akselerasi digitalisasi. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam kegiatan Bincang Bareng Media (BBM) yang digelar di Bambu Ungu, Batoh, Banda Aceh, Selasa (20/5/2025). Acara ini menjadi forum strategis dalam menyampaikan perkembangan ekonomi terkini dan diseminasi bauran kebijakan BI bersama para mitra dan insan media.
Gubernur Bank Indonesia melalui Kepala Perwakilan BI Aceh menegaskan bahwa sinergi lintas sektor merupakan kunci untuk menjawab tantangan ekonomi daerah sekaligus mewujudkan visi pembangunan Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.
Inflasi Tinggi, Aksi Nyata Dijalankan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Provinsi Aceh per April 2025 tercatat sebesar 3,11% (yoy)—tertinggi di kawasan Sumatera dan mendekati batas atas sasaran nasional. Kondisi ini mendorong penguatan koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang sebelumnya telah menggelar High Level Meeting bersama seluruh kepala daerah dan pimpinan SKPA pada 14 Mei 2025.
Sebagai respons strategis, TPID Aceh meluncurkan program unggulan Sigantang (Stabilisasi Harga melalui Ketahanan Pangan Inklusif). Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai langkah jangka menengah-panjang menekan laju inflasi.
Bank Indonesia juga menegaskan pentingnya implementasi strategi 4K: Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Menjelang Hari Raya Idul Adha, berbagai langkah taktis seperti sidak pasar, operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah, hingga fasilitasi distribusi komoditas pangan akan digencarkan.
BI dan TPID turut menggandeng media dan masyarakat dalam menggaungkan kampanye belanja bijak, yang mencakup pembelian sesuai kebutuhan, memilih barang alternatif, membandingkan harga, serta menghindari panic buying.
Ekonomi Tumbuh, Digitalisasi Melaju
Di tengah tantangan inflasi, perekonomian Aceh tetap menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,59% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya (4,15%). Pertumbuhan ini didorong oleh sektor pertambangan, perdagangan, ekspor, dan konsumsi rumah tangga.
Sejalan dengan itu, akselerasi digitalisasi di Aceh juga terus menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga triwulan I 2025, jumlah pengguna QRIS di Aceh mencapai 668.579, dengan total 196.415 merchant—di mana 80% di antaranya merupakan pelaku UMKM. Total transaksi QRIS menembus angka 4,19 juta dengan nilai mencapai Rp542,8 juta. Penerapan QRIS untuk pembayaran PBB di Banda Aceh menjadi bukti nyata penerapan digitalisasi dalam tata kelola keuangan daerah.
Kajian BI menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 14%, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal daerah.
Langkah Strategis ke Depan
Melalui hasil HLM TPID dan TP2DD, sejumlah agenda strategis tengah disiapkan, antara lain:
Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2026–2030
1. Peningkatan hilirisasi sektor pangan
2. Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3. Perluasan infrastruktur teknologi informasi
4. Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk belanja pemerintah daerah
“Sinergi dan kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan Aceh yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara fiskal, dan adaptif terhadap perkembangan digital,” ujar Kepala Perwakilan BI Aceh dalam sambutannya.
Dengan dukungan berbagai pihak, BI Aceh optimistis mampu menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mempercepat transformasi digital yang mendukung tata kelola yang transparan dan efisien. (*)
