Meulaboh – Ruang sidang DPRK Aceh Barat pada Selasa, 26 November 2024, menjadi saksi penting atas disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun Anggaran 2025. Dengan angka fantastis Rp1,5 triliun, persetujuan ini memberikan harapan baru bagi pembangunan dan pelayanan di salah satu wilayah pesisir barat Aceh ini.
Keputusan ini diambil melalui Rapat Paripurna Ke IX masa sidang ke III yang dihadiri oleh seluruh fraksi DPRK. Dalam rancangan yang disepakati, lebih dari Rp1,4 triliun berasal dari pendapatan daerah, mencerminkan optimisme terhadap kemampuan Aceh Barat untuk mendanai berbagai program strategis.
Penjabat Bupati Aceh Barat, Azwardi, tampil penuh semangat dalam menyampaikan sambutannya. Ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program demi memastikan alokasi anggaran digunakan dengan bijak. “APBK ini adalah amanah besar. Percepatan pelaksanaan program harus menjadi prioritas untuk mendukung belanja pemerintah yang berkualitas atau quality spending,” ujarnya.
Mendorong Efisiensi dan Transparansi
Azwardi menyoroti peran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menjaga kedisiplinan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Ia meminta semua pihak untuk merancang program yang terukur dan berorientasi pada hasil, sembari memastikan evaluasi dilakukan secara berkala.
“Diharapkan kerja sama dalam peningkatan kedisiplinan dalam merencanakan kegiatan. Evaluasi harus dilakukan secara periodik, baik bulanan, triwulan, maupun semester,” tegasnya.
Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, Azwardi memberikan arahan tegas. “Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan lebih cepat dan dengan kualitas yang lebih baik. Kita harus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Mimpi Pembangunan yang Inklusif
Dengan alokasi anggaran yang telah disahkan, masyarakat Aceh Barat menyimpan harapan besar. Program-program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diproyeksikan akan menjadi pendorong utama pembangunan daerah.
Salah satu warga Meulaboh, Fauziah (40), menyambut positif kabar ini. “Kami berharap anggaran ini benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat, terutama untuk memperbaiki fasilitas umum dan meningkatkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Meski demikian, tantangan besar menanti. Pengawasan ketat diperlukan agar anggaran tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi betul-betul menjadi penggerak perubahan.
Di balik persetujuan RAPBK 2025, ada mimpi kolektif tentang Aceh Barat yang lebih maju. Namun, seperti yang disampaikan Azwardi, kunci keberhasilan terletak pada kerja sama dan komitmen semua pihak. “Ini adalah momentum untuk membangun. Mari kita jadikan RAPBK ini sebagai langkah besar menuju Aceh Barat yang lebih baik,” pungkasnya.
Dengan RAPBK 2025 di tangan, Aceh Barat menatap masa depan dengan optimisme, siap menghadapi tantangan demi mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakatnya. (*)
