Beranda Daerah Perwakilan BKKBN Aceh Diharap Terapkan Zona Integritas Bebas Korupsi

Perwakilan BKKBN Aceh Diharap Terapkan Zona Integritas Bebas Korupsi

Inspektur Wilayah 1 BKKBN dan juga sebagai Pembina Akuntabilitas untuk Perwakilan BKKBN Aceh, Maria Vianney Chinggih Widanarto SE MSi menjadi Pembina Upacara Anti Korupsi sedunia di BKKBN Aceh di Kantor Perwakilan BKKBN Aceh di Banda Aceh , Jum'at (8/12/2023).(Foto/Humas BKKBN Aceh).
Inspektur Wilayah 1 BKKBN dan juga sebagai Pembina Akuntabilitas untuk Perwakilan BKKBN Aceh, Maria Vianney Chinggih Widanarto SE MSi menjadi Pembina Upacara Anti Korupsi sedunia di BKKBN Aceh di Kantor Perwakilan BKKBN Aceh di Banda Aceh , Jum'at (8/12/2023).(Foto/Humas BKKBN Aceh).

Banda Aceh – Inspektur Wilayah 1 BKKBN dan juga sebagai Pembina Akuntabilitas untuk Perwakilan BKKBN Aceh, Maria Vianney Chinggih Widanarto SE MSi mengatakan, semua perwakilan BKKBN termasuk di Aceh agar berupaya untuk membangun, mewujudkan sikap anti korupsi.

“Kami meminta seluruh perwakilan ( BKKBN) bisa menerapkan dan bisa meraih zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Karena kalau sudah dapat point pengakuan itu dari Kemenpan diharapkan bisa menerapkan wilayah birokrasi bebas korupsi, bersih, melayani,”katanya.

Hal ini dikatakan Maria Vianney Chinggih Widanarto kepada wartawan usai menjadi Pembina Upacara Anti Korupsi sedunia di BKKBN Aceh di Kantor Perwakilan BKKBN Aceh di Banda Aceh, Jum’at (8/12/2023).

Ia mengakui, sengaja datang ke Aceh untuk memberikan penguatan kepada Perwakilan BKKBN Aceh untuk bersikap anti korupsi dengan melakukan pendampingan penyusunan manajemen risiko.

Menurutnya, manajemen risiko itu sendiri adalah bagaimana organisasi melakukan mitigasi risiko atas kegiatan-kegiatan utamanya, supaya terjadi kesiapan membangun akuntabilitasnya atas resiko-resiko yang dihadapinya.

Maria Vianney Chinggih Widanarto menjelaskan, kehadirannya ke Aceh menjadi   bagian dari sistem penguatan intern yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kementerian lembaga pemerintahan pusat provinsi dan kabupaten/kota.

Begitupun sebutnya memang itu tidak mudah karena terkait dengan perilaku. “Makanya untuk menjadi jembatan memiliki sikap anti korupsi kepala BKKBN memerintahkan Seluruh unit kerja mengimplementasikan SNI ISO 007 2016 tentang sistem manajemen Anti penyuapan,” tandasnya.

Dikatakannya , fungsi di tingkat pimpinan untuk pencapaian kinerja harus saling sinergi. “Untuk itu iharapkan sikap anti penyuapan, anti korupsi itu antar pimpinan harus saling bisa bersinergi,”ujarnya.

“Kami juga berterima kasih kepada wartawan
karena ini bagian dari mengkampanyekan bahwa kami dari pusat maupun perwakilan BKKBN Provinsi Aceh memang mengarah ke sana. Karena perubahan perilaku sulit, maka nya kita tidak henti- henti nya, saling menguatkan saling mengingatkan. Karena  tugas kami auditor a intern pemerintah,” tandasnya.

Ditanya tentang ASN dan P3K  di Aceh, diakuinya bahwa diharapkan bisa membuat lompatan-lompatan menuju bonus demografi 2030-2035 “Memang tugas berat buat Kita semua terutama para pejabat struktural.Makanya kita selalu menerapkan itu tadi ISO OO7  tadi tentang sistem manajemen anti penyuapan,”tutupnya. (*)