Banda Aceh – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh Muzakir Manaf mengganti Saiful Bahri alias Pon Yahya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sisa periode 2019-2024.
Dalam salinan Surat Keputusan DPP Partai Aceh Nomor: 006/KPTS-DPP/A/PA/IX/2023 yang diteken oleh Muzakir Manaf selaku Ketua Umum dan Kamaruddin Abubakar Selaku Sekretaris Jenderal pada tanggal 23 September 2023 menyebutkan, Pon Yahya diberhentikan sebagai Ketua DPRA dan selanjutnya menunjuk Zulfadhli sebgai pegantinya.
Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri menyampaikan, pergantian Ketua DPRA setelah adanya proses evaluasi terhadap kinerja anggota DPRA dari Partai Aceh.
“Apabila ada permasalahan atau kurang efektifnya peran anggota termasuk Ketua DPRA,maka proses rotasi adalah pilihan terbaik yang harus dilakukan,” ujar Nurzahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/9/2023).
Nurzahri menjelaskan, rotasi kepemimpinan DPRA untuk kedua kalinya yang dilakukan oleh Mualem -sapaan Muzakir Manaf- merupakan dalam rangka penyegaran.
“Rotasi kedua ini, Mualem menunjuk Zulfadhli atau lebih dikenal dengan nama Abang Samalanga untuk mengantikan Pon Yahya sebagai Ketua DPRA,” ujarnya.
Menurutnya, Zulfadhli alias Abang Samalanga merupakan sosok yang sudah dikenal oleh kalangan luas sebagai anggota DPRA yang keras dalam memperjuangkan permasalahan rakyat. Ketua Komisi IV itu juga merupakan salah satu dari lima orang kandidat pilihan tim sembilan Partai Aceh periode sebelumnya Ketika proses rotasi kepemimpinan DPRA.
“Jadi pada prinsipnya proses pergantian Ketua DPRA kali ini juga merupakan proses biasa yang dilakukan oleh Partai Aceh untuk efektivitas kinerja. Sehingga pimpinan Partai Aceh berharap agar seluruh anggota DPRA tetap fokus bekerja pada bidangnya masing-masing dan tidak terjebak dalah intrik-intrik pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucap Nurzahri.
Nurzahri juga berpesan kepada seluruh kader Partai Aceh untuk tetap tenang dan fokus pada kerja-kerja pemenangan partai.
“Kepada masyarakat Aceh, kami juga berharap bahwa proses rotasi ini bisa memberikan keyakinan kepada seluruh rakyat, bahwa pimpinan dan pengurus Partai Aceh tetap komit terhadap perjuangan Aceh. Baik dari sisi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA, maupun dari sisi kesejahteraan rakyat di semua sector,” pungkasnya.[*]
