Jakarta — Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kejahatan digital dengan menyatukan sistem pelaporan antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) guna mempercepat respons terhadap berbagai laporan masyarakat terkait kejahatan siber.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa tren kejahatan digital saat ini mengalami peningkatan signifikan, mulai dari penipuan online, judi daring, hingga pemerasan berbasis seksual (sextortion). Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut sistem penanganan yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif.
“Kami mencatat kenaikan penipuan digital yang cukup tinggi. Banyak pula laporan terkait sextortion dan judi online yang masih menjadi pekerjaan rumah. Dengan adanya MoU ini, kami berharap dapat menekan angka kasus dalam satu tahun ke depan,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, perubahan utama dalam kerja sama ini terletak pada penyederhanaan alur koordinasi antar lembaga. Proses yang sebelumnya memerlukan mekanisme administratif panjang kini akan dipangkas melalui sistem terintegrasi, sehingga laporan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti tanpa hambatan birokrasi.
Selain itu, pemerintah juga berencana mengintegrasikan berbagai kanal pengaduan yang selama ini digunakan masyarakat, seperti layanan darurat 110 dan 112. Ke depan, seluruh laporan akan dikelola melalui satu sistem command center terpadu.
“Kami ingin 110 dan 112 digabungkan agar command center lebih efisien. Dengan satu pintu pelaporan, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan mudah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kerja sama ini akan memperkuat koordinasi di lapangan, khususnya dalam menangani maraknya kejahatan digital yang semakin kompleks.
“Penipuan online, judi online, dan berbagai bentuk scam harus direspons dengan langkah yang lebih optimal. Kami ingin mencegah munculnya korban baru dan memastikan setiap laporan bisa ditindak lebih cepat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kapolri menyebut bahwa kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga mencakup edukasi publik, penguatan keamanan Pusat Data Nasional (PDN), serta penyusunan mekanisme terpadu dalam penanganan tindak pidana siber.
Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap proses penanganan kejahatan digital menjadi lebih efektif dan efisien, sekaligus mampu menekan potensi kerugian serta jumlah korban di masyarakat.
Sinergi antara Kemkomdigi dan Polri ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan ruang digital yang aman, sehat, dan terlindungi bagi seluruh masyarakat Indonesia.(*)
