Banda Aceh – Secara prinsipil saat ini pemerintah sudah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga berdampak padakenaikan harga bahan pokok yang semakin melambung dan tidak terjangkau rakyat untuk membeli dan atau tidak mungkin harganya turun lagi.
Sementara para elite politik dan kekuasaan tanpa ambil pusing dengan kondisi tersebut, meskipun aksi penolakan berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa dan buruh membuat petisi, rekomendasi dan lain sebagainya.
Hal itu di ungkapkan oleh Pengamat Politik dan Ekonomi yang juga merupakan akademi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr. Taufik A Rahim kepada Aceh Wartawan, Jumat (09/9/2022).
Menurut dia, meskipun itu diterima dengan narasi akan diteruskan ke Presiden RI serta Pemerintah Pusat, itu hanya diksi serta redaksi yang dibangun, seolah- olah mendukung aksi ataupun demonstrasi penolakan harga BBM.
Padahal sesungguhnya kata Taufiq A Rahim, mereka “bermuka dua” atau “double standart”, karena para elite politik dan kekuasaan terus membangun opini, redaksi serta pernyataan, bahwa kenaikan harga BBM dikompensasi kepada Bantuan Langsung Tunai (BLT) 4 bulan.
“Nah, kompensasi ini kata mereka akan diberikan kepada 27 juta masyarakat miskin Indonesia secara tepat sasaran,” ungkap Taufiq A Rahim.
Pada sisi lain, kenaikan harga BBM telah menaikkan harga barang dan jasa, juga kenaikan ongkos/biaya produksi terhadap berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dan swasta.
Apakah beban rakyat ini sudah tepat?
Ditengah krisis ekonomi dan ketidakpastian kehidupan yang bebannya semakin berat. Bahkan logika ini semakin liar, kenaikan harga BBM dimanfaatkan untuk berbagai kapitalisasi dan ongkos politik dan ekonomi bagi partai politik, maka ada beberapa partai politik tetap mendukung kenaikan BBM. Kenapa? karena diduga parpol juga mendapatkan kompensasi dari kenaikan BBM.
Disamping itu, berbagai manuver politik yang dilakukan elite politik, individu serta kelompok, serta partai politik juga mengharapkan adanya dana dan modal untuk kegiatan manuver dan kampanye awal mendapatkan dukungan anggaran dari pergeseran beban harga yang naik dan ongkos/biaya yang digeser kepada rakyat.
“Nah, mereka sangat menikmati keresahan, kegaduhan, kericuhan serta kesusahan rakyat, sehingga tidak ambil pusing dengan berbagai reaksi serta demonstrasi dari rakyat,” tuturnya.
“Mereka justru membangun opini dan redaksi yang hanya membuat kondisi keamanan dan stabilitas kehidupan rakyat terganggu,” kata dosen Unmuha Banda Aceh ini .
*Elite tak memiliki “sences of crissis and belonging”.*
Karena itu menurutnya, pada tahun-tahun hadapan para (elite) politisi, partai politik dan kekuasaan akan mencoba berbaik-baik, merayu, mendekati serta memerlukan rakyat untuk kepentingan eknomi-politik kekuasaanya.
“Maka sebaiknya rakyat sejak dini atau mulai sekarang sudah dapat mencatat, merilis, menandai para elite politik, partai politik dan elite politik yang tidak pro-rakyat, serta tidak memiliki “sences of crissis and belonging”, ujarnya.
Dapat dipastikan merekan akan merayu, membujuk serta memberikan iming-iming dalam berbagai bentuk maupun janji demi kekuasaan politik.
Hal itu dilakukan untuk keterpilihannya pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada tahun 2024 yang akan datang.
Aktivitas itu baik untuk kekuasaan Presiden (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk RI, Daerah/Aceh (D/A), juga DPRK (Kabupaten/Kota) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Karena itu, sebaiknya rakyat sudah semakin sadar, bahwa iming-iming dan janji politik akan segera digelar oleh para elite politik serta politisi.
Sementara pada saat beban harga barang dan jasa naik serta berbagai ongkos/biaya produksi kemudian juga digeser kenaikan harganya kepada rakyat, mereka “diam seribu bahasa” bahkan berperilaku munafik.
Sementara gaji, fasiltas dan kebutuhan yang mereka gunakan serta tunjangan bahkan konsumsi berasal dari rakyat yang dibayar melalui pajak (langsung dan tidak langsung) serta berbagai retribusi dan kutipan lainnya,“ Ucapnya. [*]
