Banda Aceh – Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakir Manaf dan Wakil Ketua KPA, Kamarudin Abubakar didampingi Juru Bicara KPA, Azhari Cage melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani dan Menteri ATR Sofyan Djalil di Gedung Nusantara 3, Jakarta, Kamis (23/3/2022).
“Pertemuan itu merupakan pertemuan lanjutan guna membahas pembangunan kebun bagi eks kombatan yang berjumlah 3 ribu orang seperti dalam yang diamanatkan dalam MoU,” kata Azhari Cage dalam keterangan persnya.
Kamarudin Abubakar atau Aburazak menyerahkan langsung nama-nama eks kombatan kepada Menteri Sofyan Djalil untuk segera disertifikasi lahan dan dibangun kebun bagi eks kombatan tersebut.
“Sofyan Djalil telah sepakat lahan 3 ribu hektar tersebut untuk segera diproses dan disertifikasi,” ucap Cage.
Cage mengungkapkan bahwa sudah ada 15 ribu hektar lahan yang telah tersedia, yaitu di kawasan Aceh Timur.
Pada kesempatan itu Aburazak menyampaikan terima kasih kepada Muzani selaku Wakil Ketua MPR RI yang telah memfasilitasi, sehingga kebun eks kombatan segera tersedia.
“Beliau menambahkan, sebenarnya bukan hanya 3 ribu yang dibutuhkan, tapi eks kombatan serta tapol napol butuh puluhan ribu hektar lahan,” sebut Azhari.
Jubir KPA Azhari Cage juga menyampaikan kepada Sofyan Djalil dan Ahmad Muzani bahwa persoalan ini sudah 17 tahun berlarut-larut semenjak damai ditandatangani, dan berharap agar segera dituntaskan.
“Jadi bukan hanya penyerahan tanah, kalau cuma tanah masyarakat Aceh juga bisa mengambil sendiri, karena tanahnya tanah Aceh juga. Tapi ini harus dibangun kebun sesuai amanat MoU,” ujarnya.
Selain itu ia berharap pemerintah pusat memberi perhatian bagi tapol napol dan anak-anak korban konflik. Selama ini BRA juga kewalahan karena anggaran yang tersedia di BRA untuk program eks kombatan, tapol napol dan masyarakat korban konflik sangat terbatas.
“Kami terus berusaha agar butir-butir MoU benar-benar dituntaskan, kalau ada suara-suara sumbang, biarkan saja. Yang penting kami terus bekerja dan terus berusaha agar kewenangan yang Aceh miliki bisa segera terimplementasikan,” kata Azhari.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut, Tgk Aiyub, Bupati Pidie Jaya, Kanwil Badan Pertanahan Aceh Aceh, Dirjen pertanahan, Anggota DPR RI asal Aceh, Fadlullah, serta Jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak. []
