Beranda Parlementaria Literasi Digital Perlu Dimasifkan untuk Mendorong Minat Baca Masyarakat

Literasi Digital Perlu Dimasifkan untuk Mendorong Minat Baca Masyarakat

170
0
BERBAGI

Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menilai budaya membaca masyarakat di Provinsi Aceh masih sangat rendah. Ia memaparkan hasil penelitian Kementerian Pendidikan yang dirilis pada 2019 lalu, indeks aktivitas literasi dan membaca di Indonesia berada pada angka 37,32 dari skala 0—100.

Untuk Aceh, berada di posisi 34,37 dan berada di bawah angka rata-rata nasional. Sementara berdasarkan data Unesco, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01 persen.

“Artinya, hanya 1 dari 1000 orang yang punya minat baca tinggi di Indonesia,” kata Farid dalam webinar bertajuk Perpustakaan dan Pustakawan sebagai Pilar Literasi Informasi Daerah yang diselenggarakan Komisi I DPRK Banda Aceh, Senin (23/8/2021).

“Lembaga Most Littered Nation in the World juga mencatat bahwa tingkat literasi Indonesia berada di urutan ke-60 dari 61 negara yang diteliti. Hanya Botswana yang peringkatnya lebih tinggi dari Indonesia yaitu peringkat 61, artinya ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap literasi masih sangat kurang,” kata Farid saat memberikan sambutannya.

Labih lanjut kata Farid, salah satu faktor pendorong kurangnya minat masyarakat dalam aktivitas literasi adalah karena rasa malas. Kebanyakan orang beranggapan bahwa membaca teks yang panjang begitu menjemukan dan memikirkan ide untuk ditulis memenatkan kepala sehingga mereka tidak melakukan sama sekali.

“Hal seperti ini juga perlu dievaluasi, kita harus memperbaiki lagi pemikiran kita mengenai konsep membaca,” kata Farid mengingatkan.

Dalam webinar itu, Farid berharap masukan dan saran dari peserta mengenai pentingnya regulasi penyelengaaraan perpustakaan di Kota Banda Aceh terlebih lagi dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 yang menitikberatkan pada otomasi dan mengolaborasikannya dengan teknologi siber.

Dengan demikian kata Farid, masyarakat kota Banda Aceh harus memiliki kemudahan dalam mengakses informasi melalui smartphone ataupun teknologi lainnya sejalan dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Selain itu, masyarakat juga lebih mudah mendapatkan data atau buku yang ingin dibaca atau dipelajari.

“Literasi digital adalah keharusan di tengah semakin intensifnya penggunaan internet oleh masyarakat, di mana saat ini terdapat 196,7 juta warganet di Indonesia,” katanya.

Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet (2019—2020) di Aceh sebanyak 3.721.410. Sekitar 80 persen warga Kota Banda Aceh menggunakan jasa internet. Data ini berdasarkan persentase pengguna internet per jumlah penduduk ibu kota provinsi di Sumatera 2019—2020.

Atas nama pimpinan DPRK Banda Aceh pihaknya mendukung penuh kehadiran regulasi atau qanun penyelenggaraan perpustakaan di Kota banda aceh. Dengan adanya regulasi tersebut, ia berharap Banda Aceh bisa menjadi pusat ilmu pengetahuan atau knowledge center.

“Kita menginginkan agar perpustakaan di Kota Banda Aceh menjadi rujukan bagi kegiatan yang menarik minat para anak muda ke perpustakaan. Selain itu, pustakawan juga harus mampu membaca apa yang digemari dan dibutuhkan oleh masyarakat dewasa ini, salah satunya tersedianya warung kopi dan internet kencang di pustaka,” tuturnya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi I DPRK Banda Aceh ini berlangsung secara daring dan turut menghadirkan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman; Ketua Komisi I Musriadi Aswad; Timbalan Bahagian Penyelidikan, Pembelajaran dan Rujukan Perpustakaan Tun Abdul Razak University Teknologi Mara, Mohd Ismail Bin Abidin; Kepala Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional, Taufiq Abdul Gani; aktivis perpustakaan, Zikrayanti; dan Pembina Forum Aceh Menulis, Yarmen Dinamika, dan dipandu oleh staf ahli Komisi I DPRK Raihal Fajri.[Parlementaria]

BERBAGI