Beranda Aceh 16 Tahun Damai Aceh, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Aceh Dukung Kerja KKR

16 Tahun Damai Aceh, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Aceh Dukung Kerja KKR

1032
0
BERBAGI

Banda Aceh – Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Retty Ratnawati mengatakan  perjalanan 16 tahun nota kesepahaman Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 lalu merupakan tonggak upaya membangun perdamaian di Aceh, hadirnya perjanjian tersebut menjadi awal harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk hidup tenang dan damai, sekaligus mengakhiri konflik berkepanjangan.

Dalam rangka memperingati 16 tahum nota kesepakatan Helsinki, kata Retty Ratnawati, pihaknya merekomendasikan agar Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk memastikan alokasi bagi pelaksanaan reparasi mendesak bagi korban konflik sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2020 maupun bagi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi laporan KKR Aceh segera setelah diserahkan.

“Pemerintah Aceh dan DPRA juga untuk mendukung pelaksanaan kerja KKR Aceh periode ke depan, dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) memastikan penyaluran reparasi mendesak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang akuntabel dan mekanisme pendampingan agar bantuan dapat bermanfaat secara optimal,” kata Retty Ratnawati, Selasa (17/08/2021).

Retty Ratnawati menyebutkan, agar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh juga memastikan keberlanjutan pengembangan sistem database, mekanisme pengambilan kesaksian yang sekaligus menjadi ruang pemulihan korban, upaya memorialisasi dan pendidikan publik, kerja berjejaring dengan masyarakat sipil, serta komunikasi konstruktif dengan berbagai pihak di tingkat lokal dan nasional untuk memastikan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan.

“Pemerintah, terutama Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, untuk menindaklanjuti temuan KKR Aceh dalam kerangka mendorong pemenuhan hak-hak korban dan menghadirkan perdamaian sejati di Indonesia dan Baitul Mal Aceh mengembangkan mekanisme dan alokasi untuk mendukung korban konflik dengan perhatian khusus pada perempuan dan kelompok rentan lainnya,” tuturnya.

Selain itu, Retty Ratnawati juga meminta agar komunitas korban dan masyarakat sipil, yang ada di Aceh, untuk terus menguatkan kerja bersama KKR Aceh dan jejaring kerja pemenuhan hak asasi manusia di tingkat lokal dan nasional, hal itu sebagai perwujudan  pelaksanaan prinsip kerja penegakan hak asasi manusia.

“Kita meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk turut mendukung upaya penguatan kelembagaan KKR Aceh, termasuk dengan mendorong pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari laporan dari hasil pengambilan kesaksian korban yang akan diterbitkan oleh KKR Aceh,” sebut Retty Ratnawati

Retty Ratnawati mengungkapkan, untuk menguatkan upaya damai, telah dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh melalui Qanun Aceh No. 17 tahun 2013. KKR Aceh merupakan mandat Nota Kesepahaman Helsinki dan termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. KKR Aceh merupakan lembaga penguat bagi korban, termasuk perempuan korban, untuk mendapatkan hak atas kebenaran, pemulihan, ketidakberulangan, kepuasan atas upaya-upaya yang dilakukan dalam upaya membangun Aceh damai.

“Perlindungan terhadap perempuan secara khusus juga tertuang pada Pasal 231 UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan kebijakan turunannya melalui Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan,” ucap Retty Ratnawati.

Retty Ratnawati menjelaskan, Komnas Perempuan mencatat bahwa dukungan dari komunitas korban dan masyarakat sipil menjadi kunci kekuatan KKR Aceh. Setelah hampir 5 tahun berproses (2016-2021), periode pertama komisioner KKR Aceh akan segera berakhir pada Oktober nanti. Dinamika politik di tingkat lokal dan nasional menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga yang penting ini.

“Komunitas korban dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong didirikannya lembaga ini setelah sempat tertunda-tunda setelah Qanun KKR Aceh dilansir pada tahun 2013.  Juga, dalam menyiapkan kerangka kerja KKR Aceh di tengah resistensi dan keterbatasan dukungan kelembagaan. Bersama-sama dengan komisioner terpilih, telah berlangsung pengambilan kesaksian korban dan saksi. Kini, laporan akhir tengah dipersiapkan yang diharapkan dapat  memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peristiwa dan dampak konflik bagi korban dan masyarakat Aceh, serta arah rekomendasi pemulihan yang komprehensif,” tutupnya. (*)

BERBAGI