Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman kembali dipercaya memimpin organisasi besar. Usai ditetapkan sebagai Ketua DPD PAN Kota Banda Aceh kemarin, hari ini mantan Dirut Bank Aceh dua periode itu ditunjuk oleh para kepala daerah se-Aceh sebagai Koordinator Forum Komunikasi Kabupaten/Kota se-Aceh (FKKA).
Aminullah terpilih secara aklamasi pada Konferensi ke III Forum KKA, Selasa (23/2/2021) di Aula Lantai IV, Gedung Mawardy Nurdin Balai Kota Banda Aceh.
Pada sidang yang dipimpin Bupati Gayo Lues, Amru para peserta yang dihadiri Bupati/Wali Kota se Aceh, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota serta para pimpinan DPRK se-Aceh menyepakati Aminullah Usman sebagai koordinator yang akan menakhodai FKKA periode 2020-2025.
Usai terpilih, Aminullah yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh ini menyampaikan akan membangun bersama Aceh lewat FKKA.
“Kita ingin membangun Aceh secara bersama, bersinergi dengan Pemprov dan seluruh Kabupaten/Kota. Harapan-harapan masyarakat Aceh bisa tersalurkan melalui FKKA ini,” ujarnya.
“Seperti dana Otsus itu bisa diperpanjang, tentu ini butuh dukungan dari semua ini (Kabupaten/Kota),” tambahnya.
Kata Aminullah, dalam waktu dekat akan menyurati Presiden Jokowi dan meminta waktu untuk bertemu dengan seluruh Bupati/Wali Kota anggota FKKA untuk membahas soal dana Otsus Aceh agar diperpanjang tanpa batas waktu.
“Ini penting untuk pembangunan Aceh. Ada Otsus saja angka kemiskinan masih tinggi, bagaimana kalau kemudian dihentikan,” kata Aminullah.
Hal lain yang akan diperjuangkan secara bersama oleh seluruh bupati dan wali kota adalah bagaimana terus bersinergi merancang program-program pengentasan kemiskinan di Aceh.
Menurut Wali Kota Banda Aceh ini, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara bersama, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi saja, tapi bagaimana seluruh kabupaten/kota bekerja keras agar angka kemiskinan di Aceh menurun.
Selanjutnya yang akan jadi perhatian FKKA, adalah program penanganan Covid-19. “Ini banyak daerah kita yang masih zona orange dan kuning. Kita targetkan bisa turun ke zona hijau,” ujarnya.
Selain agenda pemilihan koordinator dan pengurus FKKA, dalam kesempatan ini para bupati/wali kota juga membahas soal Pilkada. Para kepala daerah dan pimpinan legislatif yang hadir sepakat Pilkada di Aceh digelar pada tahun 2022 sesuai dengan kekhususan Aceh yang tertuang UUPA dimana disebutkan Pilkada Aceh digelar setiap lima tahun sejak 2006. Dengan demikian, jadwal Pilkada Aceh jatuh pada 2022.
Para bupati/wali kota menginginkan kepastian jadwal Pilkada tersebut agar bisa menyiapkan anggaran untuk memulai tahapan-tahapannya.
Sementara itu, Gubernur Aceh diwakili Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Kamaruddin Andalah juga mengatakan peran FKKA sangat dibutuhkan untuk menyatukan kekuatan guna mendorong agar dana Otsus Aceh dapat diberikan tanpa batas waktu.
“Untuk memperkuat dorongan ini, kita sudah pasti membutuhkan FKKA sebagai forum yang solid, kompak dan tangguh dalam membangun komunikasi dengan lembaga terkait,” ujarnya.
Konferensi III Forum KKA ini dihadiri para bupati/wali kota se Aceh, wakil bupati/wakil wali kota se Aceh serta para pimpinan DPRK se-Aceh.
Selain Bupati Gayo Lues, Amru yang dipercaya memimpin sidang, tampak hadir Bupati Bener Meriah Sarkawi, Bupati Aceh Selatan Tgk Amran, Bupati Singkil Dul Mursid, Bupati Bireun Muzakkar A Gani dan Bupati Nagan Raya Jamin Idham.
Kemudian tampak hadir sebagai peserta konferensi, Wabup Pidie Jaya Said Mulyadi, Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin, Wabup Aceh Utara Fauzi Yusuf, Wabup Aceh Tenggara Bukhari, Wabup Abdya Muslizar MT, Wabup Aceh Tamiang, Wabup Aceh Barat Banta Puteh Syam, Wabup Aceh Jaya Tgk Yusri Sofya, Wawalkot Lhokseumawe Yusuf Muhammad, Wawalkot Sabang Suradji Yunus, Wawalkot Subulussalam Salmaza dan Wawalkot Langsa Marzuki Hamid.
Kemudian hadir juga para pimpinan DPRK yakni para Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK se-Aceh. [R]