Banda Aceh – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Aceh menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) pada 18 sampai 19 Desember 2020, kegiatan itu untuk menguatkan struktur partai.
“Rakorwil ini bertujuan untuk refleksi penguatan struktur partai di semua tingkatan, relasi komunikasi dan koordinasi politik secara bertingkat di internal maupun eksternal partai,” kata Ketua Panitia Rakorwil, Zulfikar, di Banda Aceh, Jumat (18/12/2020).
Rakorwil yang mengusung tema bersatu, bangkit untuk NasDem Aceh Hebat, diikuti oleh unsur DPP, pengurus DPW, DPD, anggota DPRA dan DPRK dari Partai NasDem se-Aceh, serta juga sayap partai, hingga alumni akademi bela negara partai NasDem.
Zulfikar mengatakan, kegiatan tersebut juga untuk menyusun langkah-langkah penguatan keanggotaan partai, sayap partai, dan pendukung non kader di seluruh Aceh, termasuk juga program KTA-nisasi.
Dirinya juga menyebutkan, salah satu agenda penting pada Rakorwil itu adalah pembahasan kondisi perpolitikan terkini di Aceh, serta persiapan partai NasDem dalam menghadapi Pilkada ke depan.
“Dan diharapkan juga dari Rakorwil ini akan melahirkan beberapa rekomendasi politik yang bersifat strategis untuk internal maupun eksternal partai,” ujar Zulfikar.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPW Partai Nasdem, Zaini Djalil menyampaikan bahwa dalam Rakorwil ini juga akan dibahas mengenai persoalan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), serta melahirkan rekomendasi terkait pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh.
“Rakorwil ini juga akan melahirkan rekomendasi pengelolaan dana otsus yang diterima Aceh sejak 12 tahun terakhir sebesar Rp 82 triliun lebih,” demikian kata pengacara senior itu.
Kemudian terkait Pilkada, Zaini Djalil juga menegaskan pihaknya selalu mempertahankan politik tanpa mahar dalam menyambut pesta demokrasi di Aceh pada 2022 mendatang.
“Kalau berkaitan dengan kader Pilkada, pertama bahwa Nasdem ini tetap tanpa mahar, dulu kita tanpa mahar, sekarang kita pertahankan,” ucap Zaini Djalil.
Zaini mengatakan, politik tanpa mahar dimaksud itu pihaknya tidak akan meminta uang sedikitpun dari siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada 2022 nanti melalui partai besutan Surya Paloh tersebut.
“Karena itu, kader harus mempersiapkan diri jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah nantinya,” tuturnya.(R)
