Banda Aceh – Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan siap bersinergi dengan Baitul Mal Aceh, menyusul baru dilantiknya Ketua dan anggota Badan Baitul Mal Aceh oleh Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, S.T, M.T di Pendopo Gubernur Aceh, Senin (09/11/2020).
Adapun mereka yang dilantik adalah Prof. Dr. Nazaruddin. A. Wahid, M.A sebagai ketua, Dr. Abdul Rani Usman, M.Si, Khairina, S.T , Mukhlis Sya’ya S.T, dan Mohammad Haikal, S.T, M.I.F.P masing-masing sebagai anggota.
”Alhamdulillah Senin kemarin, Pak Gubernur, Nova telah melantik Ketua dan Anggota Badan Baitul Mal Aceh. Artinya ini merupakan komitmen dan i’tikad baik Gubernur untuk menjalankan Qanun Nomor 10 tahun 2018, dan ini menjadi bukti bahwa Gubernur sangat serius dalam menata kelola zakat dan wakaf di provinsi kita ini,” kata Ketua Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Asqalani, S.TH, MH, saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2020).
Asqalani juga mengatakan, dengan dilantiknya mereka, nantinya pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh akan bersinergi membangun konsolidasi dengan Baitul Mal Aceh agar tata kelola zakat, khususnya di Banda Aceh ini dapat terfasilitasi dengan baik dan tepat sasaran.
Ditambahkan, sinergisitas ini memang diatur dalam qanun bahwa fungsi hubungan BMA dan BMK sifatnya koordinatif, oleh karenanya kita perlu juga untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan baik dalam metologi maupun panduan dalam pengembangan zakat untuk Kota Banda Aceh ini.
Kata Asqalani, pimpinan yang terpilih ini merupakan pakar di bidangnya masing-masing, misalnya pada bidang hukum, ada Prof Nazaruddin. Di bidang ekonomi, ada Mohammad Haikal yang mempunyai pengalaman di ban yang merupakan mantan banker. Abdul Rani, beliau orang akademisi perguruan tinggi Islam.
“Tentunya komposisi ini akan semakin bagus dalam hal tata kelola dan pendayagunaan zakat, khususnya zakat produktif. Nah para pimpinan ini tentu akan menjadi sumber rujukan bagi kita, mengingat latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka sebelumnya yang pakar pada bidangnya,” papar Asqalani.
Asqalani berharap, meskipun sinergi ini bersifat koordinatif, tentunya karena Banda Aceh berada dalam wilayah geografis ibukota Provinsi Aceh, maka BMA sepatutnya menjadi ‘ayah’ bagi BMK untuk membangun komunikasi yang lebih efektif supaya pencapaian target penerimaan, dan pengumpulan zakat terpenuhi, juga dari segi pendayagunaan dan pemanfaatannya bisa tepat sasaran, yang diharapkan kemudian mendapatkan respon positif dari masyarakat.(R)
