ACEH TENGAH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E. atau yang akrab disapa Dek Fadh, menyerahkan bantuan buffer stock penanggulangan bencana dari Pemerintah Aceh senilai total Rp4,85 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah, Senin (26/10/2026).
Bantuan tersebut dialokasikan sebesar Rp4.491.425.333 untuk Kabupaten Bener Meriah dan Rp366.049.584 untuk Kabupaten Aceh Tengah. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp4.857.474.917.
Penyerahan bantuan di Kabupaten Bener Meriah berlangsung di halaman Kantor Bupati Bener Meriah dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Bener Meriah, Ir. H. Armia.
Sementara itu, bantuan untuk Kabupaten Aceh Tengah diserahkan di Pendopo Kabupaten Aceh Tengah dan diterima langsung oleh Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si., bersama jajaran pemerintah kabupaten setempat.
Dalam kegiatan tersebut, Dek Fadh didampingi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Aceh, Yahdi Hasan Ramud, S.I.Kom., Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Aceh Kombes Pol. Said Anna Fauza, S.I.K., M.M., M.H., Kepala Dinas Sosial Aceh Budi Afrizal, S.KM., M.KM., serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat.
Dek Fadh berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terjadi bencana.
“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta penanganan bencana. Kita berharap dengan adanya bantuan ini, kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Dek Fadh.
Penyaluran bantuan buffer stock ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas penanganan bencana di tingkat kabupaten.
Ketersediaan stok bantuan di daerah diharapkan dapat mendukung respons yang lebih cepat ketika bencana terjadi, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Pemerintah Aceh juga terus mendorong penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.(*)
