BANDA ACEH — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menerima audiensi pengurus Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh di Ruang Rapat Sekda Aceh, Jumat (4/9/2026).
Audiensi tersebut membahas perkembangan kondisi pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Dalam pertemuan itu, Plt Sekda Aceh didampingi sejumlah Asisten, Staf Ahli Gubernur, serta Kepala Dinas dan Kepala Biro terkait di lingkungan Pemerintah Aceh. Sementara rombongan Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry dipimpin Ketua Senat, Alvin.
Taufik menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mahasiswa atas kepedulian serta peran aktif dalam mengawal dan memantau langkah-langkah penanganan bencana di Aceh.
Menurutnya, fungsi kontrol sosial dari kalangan mahasiswa dan akademisi memiliki peran penting untuk memastikan seluruh tahapan penanganan pascabencana berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Di hadapan pengurus Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Plt Sekda memaparkan perkembangan penanganan pemulihan pascabencana berdasarkan kondisi per 30 Agustus 2026.
Pemaparan tersebut mencakup berbagai progres pemulihan, di antaranya pemulihan dan fungsionalisasi akses jalan nasional maupun daerah, pembangunan dan perbaikan jembatan, fasilitas kesehatan, serta fasilitas pendidikan yang dilakukan secara bertahap.
Selain infrastruktur, Pemerintah Aceh juga terus mendorong pembangunan dan penyelesaian hunian sementara (huntara), penyediaan hunian tetap (huntap), serta bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terdampak bencana.
Upaya pemulihan juga diarahkan pada sektor ekonomi masyarakat, antara lain melalui pemulihan lahan persawahan, tambak, dan sarana produksi warga agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan dan perekonomian daerah segera bangkit.
Taufik turut menjelaskan roadmap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Aceh periode 2026–2028. Program tersebut didukung melalui skema pembiayaan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota.
Termasuk di dalamnya pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) yang diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan sekaligus memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi guna memastikan seluruh infrastruktur, layanan publik, dan roda perekonomian masyarakat kembali pulih secara berkelanjutan,” kata Taufik.
Ia menegaskan, proses pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi seluruh pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara efektif serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak bencana. [*]
