JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan tersebut dinilai akan memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan ke sektor produktif meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi antara pemerintah dan industri perbankan. Menurutnya, pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.
“Kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting untuk menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, dan pembangunan nasional,” ujar Anggoro, Senin (29/6/2026).
Sebagai bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BSI menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Anggoro menyebut kepercayaan pemerintah kepada BSI akan dimanfaatkan untuk memperbesar pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Menurutnya, penempatan SAL juga berpotensi menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga perbankan memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Kondisi tersebut akan mempermudah masyarakat, khususnya pelaku UMKM, memperoleh akses pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau.
Di sisi lain, BSI terus memperkuat fundamental pendanaan melalui peningkatan dana murah (current account savings account/CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, serta akselerasi layanan digital. Perseroan juga memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta meningkatkan pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang mengantongi izin bullion.
Hingga April 2026, BSI membukukan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90 persen secara tahunan (year on year). Tabungan tercatat meningkat 22,02 persen menjadi Rp165 triliun, sehingga rasio CASA mencapai 63,48 persen.
Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59 persen menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga. Hal itu tercermin dari rasio non-performing financing (NPF) gross yang membaik menjadi 1,80 persen.
Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, di antaranya pembiayaan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya BSI memperkuat ekonomi rakyat sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.(*)
