JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional sekaligus memberikan dampak terhadap iklim ekonomi dan investasi di Indonesia.
Menurut Didik, rangkaian safari politik yang diawali di Lampung dan direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah berlangsung di tengah tantangan ekonomi, seperti tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal. Dalam pandangannya, langkah tersebut tidak hanya berkaitan dengan konstelasi politik menuju Pemilu 2029, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi pelaku usaha karena Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan.
“Safari politik itu memiliki implikasi politik yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi. Pengaruh Presiden ke-7 RI masih cukup besar sehingga setiap manuver politiknya akan menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pelaku ekonomi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).
Didik juga menyinggung pernyataan Jokowi yang sebelumnya pernah menyebut akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa setelah mengakhiri masa jabatannya. Namun, menurutnya, perkembangan politik menunjukkan arah yang berbeda.
“Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku,” kata Didik.
Ia menilai safari politik tersebut menjadi sinyal meningkatnya dinamika persaingan di kalangan elite politik. Di saat yang sama, aktivitas politik juga dinilai semakin intens dengan berbagai kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah daerah.
Menurut Didik, kondisi tersebut berpotensi mengalihkan perhatian elite dari upaya mendorong percepatan penyelesaian persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
“Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden,” ujarnya.
Didik juga menilai hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi berpotensi mengalami perubahan seiring meningkatnya dinamika politik nasional. Jika kondisi tersebut terjadi, menurutnya, fokus pemerintah dalam menjalankan agenda ekonomi dapat ikut terdampak.
Dalam perspektif political economy, Didik menjelaskan bahwa hubungan antara presiden yang sedang menjabat dengan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi persepsi investor dan pelaku usaha terhadap stabilitas suatu negara.
“Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi,” jelasnya.
Meski demikian, Didik mengakui bahwa indikator fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang relatif baik. Ia menyebut inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, serta pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan kinerja yang cukup positif.
Namun, menurutnya, tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini justru berasal dari faktor non-ekonomi, terutama dinamika politik yang berpotensi memengaruhi kepercayaan investor.
“Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional,” tutup Didik.(*)
