BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Capaian tersebut menjadi yang ke-18 kali secara berturut-turut diraih oleh Kota Banda Aceh.
Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama SE, MM, Ak, kepada Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal SE, didampingi Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Gedung BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Ir. Jalaluddin, beserta jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh.
Raihan opini WTP ke-18 secara berturut-turut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan prestasi tersebut. Menurutnya, capaian itu mencerminkan kolaborasi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan seluruh unsur pemerintahan.
“Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi yang terbangun antara eksekutif, legislatif, dan unsur pemerintah lainnya mendapat penilaian positif,” ujar Irwansyah.
Ia menambahkan, opini WTP merupakan instrumen penting yang digunakan negara untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan suatu daerah.
“Prestasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Banda Aceh sudah berjalan secara akuntabel. Ini menjadi indikator bahwa arah pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah berada pada jalur yang tepat,” katanya.
Menurut Irwansyah, capaian tersebut menjadi modal penting untuk melanjutkan berbagai program pembangunan demi mewujudkan Banda Aceh yang lebih maju dan sejahtera.
“Prestasi ini patut kita syukuri, terlebih mampu dipertahankan di tengah tantangan defisit anggaran yang pernah kita hadapi. Kini kondisi tersebut berangsur membaik dan menuju situasi yang lebih normal berkat kolaborasi yang baik dari semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam kesempatan tersebut mendapat kepercayaan untuk menyampaikan sambutan mewakili 12 pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang menerima LHP BPK.
Dalam sambutannya, Illiza menegaskan bahwa meskipun setiap daerah memiliki target dan prioritas pembangunan yang berbeda, seluruh pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas pemerintahan serta mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
“Setiap daerah tentu memiliki target pembangunan yang berbeda. Namun menjaga stabilitas daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang baik merupakan tujuan bersama yang harus terus kita jaga,” ujar Illiza.
Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Kota Banda Aceh kembali memperoleh opini WTP untuk yang ke-18 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menjadi landasan bagi Pemko Banda Aceh untuk terus menjaga amanah masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” pungkas Illiza. (*)
