BeritaDaerahHeadline

Karang Taruna Aceh Barat Desak Evaluasi TAPA, Soroti Mandeknya RS Regional Meulaboh

×

Karang Taruna Aceh Barat Desak Evaluasi TAPA, Soroti Mandeknya RS Regional Meulaboh

Share this article
Ketua Karang Taruna Kabupaten Aceh Barat, Sabki Mustafa Habli,

Aceh Barat – Ketua Karang Taruna Kabupaten Aceh Barat, Sabki Mustafa Habli, mendesak Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) menyusul belum adanya kejelasan alokasi anggaran bagi sejumlah program strategis di wilayah Barat Selatan Aceh.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 21 April 2026, Sabki menilai pemerintah provinsi belum menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional Meulaboh. Padahal, fasilitas kesehatan tersebut dinilai sangat dibutuhkan masyarakat di Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya.

“RS Regional Meulaboh adalah harapan besar masyarakat. Kami ingin ada komitmen nyata agar rumah sakit ini dapat segera difungsikan secara penuh, paling lambat 2027,” kata Sabki.

Ia juga meminta Gubernur Aceh, yang dikenal dengan sapaan Muallem, untuk mengevaluasi Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua TAPA. Menurut dia, lambannya realisasi program dan tidak adanya kepastian anggaran memperlihatkan lemahnya perencanaan dan prioritas pembangunan.

Selain itu, Sabki menyoroti tidak adanya alokasi transfer ke daerah (TKD) bagi Aceh Barat, meskipun daerah tersebut terdampak bencana banjir dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut kondisi itu memperparah kekecewaan masyarakat.

“Bencana banjir sudah dilaporkan ke pemerintah provinsi dan pusat. Namun hingga kini belum terlihat dukungan anggaran yang memadai bagi penanganan dampaknya,” ujarnya.

Sabki menilai pemerintah provinsi seharusnya lebih responsif terhadap kondisi daerah, terutama yang sedang menghadapi bencana. Ia mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah di Aceh.

Menurut dia, jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan kembali muncul aspirasi pemekaran wilayah Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS).

“Pemerintah jangan menutup mata. Wilayah Barat Selatan Aceh membutuhkan perhatian yang sama dalam pembangunan,” kata Sabki. (*)