Banda Aceh — Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST tampil sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan Forum Arsitek Dunia yang digelar di Hermes Hotel, Jumat (17/04/2026). Dalam forum internasional tersebut, ia membagikan perspektif tentang pentingnya peran arsitektur tidak hanya dalam membentuk ruang, tetapi juga dalam membangun masa depan kota dan peradaban yang tangguh terhadap bencana.
Dalam paparannya, Irwansyah menekankan bahwa ketangguhan sebuah kota tidak bisa dibangun secara parsial, melainkan harus melalui integrasi lintas sektor yang melibatkan kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta desain arsitektur berbasis risiko.
Menurutnya, paradigma kebijakan harus bergeser dari pendekatan reaktif menjadi preventif. Hal ini dapat diwujudkan melalui perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana, penerapan standar bangunan tahan bencana, hingga pemberian insentif bagi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.
“Kebijakan harus mampu mengantisipasi risiko sejak awal, bukan hanya merespons setelah bencana terjadi. Di sinilah pentingnya peran arsitek dalam merancang ruang yang aman dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang mampu mengakomodasi koordinasi lintas sektor dan multi-aktor. Transparansi, akuntabilitas, serta desentralisasi kapasitas hingga ke tingkat komunitas menjadi kunci dalam memastikan respons yang cepat, tepat, dan kontekstual saat menghadapi bencana.
“Ketangguhan hanya akan tercapai jika kebijakan yang visioner, tata kelola yang solid, dan desain yang adaptif berjalan terpadu bukan sendiri-sendiri,” tegas Irwansyah.
Dalam kesempatan tersebut, Irwansyah turut berbagi pengalaman empirisnya dalam menghadapi dua bencana besar di Aceh, yakni tsunami 2004 dan banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu.
Ia menceritakan, saat bencana tsunami melanda Aceh, dirinya masih menjabat sebagai Ketua PEMA/BEM Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Kala itu, ia bersama mahasiswa lainnya aktif mengadvokasi berbagai kebijakan, seperti penggratisan SPP bagi mahasiswa penyintas, menggalang relawan mahasiswa dari seluruh Indonesia, hingga mendirikan posko-posko bantuan di wilayah terdampak.
“Solidaritas mahasiswa dan masyarakat saat itu menjadi kekuatan besar dalam proses pemulihan. Namun, kami juga belajar bahwa tanpa integrasi data, distribusi bantuan yang merata, serta manajemen relawan yang terstruktur, banyak potensi yang tidak optimal,” ungkapnya.
Sementara itu, saat menghadapi banjir bandang, Irwansyah sudah menjabat sebagai Ketua DPRK Banda Aceh. Dalam posisi tersebut, ia berperan aktif melakukan advokasi kebijakan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah situasi krisis.
Ia mencontohkan penanganan kelangkaan BBM yang sempat memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Banda Aceh. Saat itu, ia turun langsung mengecek kondisi ke depo BBM di Krueng Raya untuk memastikan ketersediaan stok.
“Terkait BBM, sempat terjadi antrean panjang di semua SPBU. Saya turun langsung ke depo untuk memastikan stok aman, sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Alhamdulillah, dalam waktu singkat antrean bisa terurai,” jelasnya.
Selain BBM, persoalan kelangkaan LPG juga menjadi perhatian serius. Gangguan distribusi akibat terputusnya jalur darat membuat pasokan terganggu. DPRK kemudian mendorong pihak Pertamina untuk menambah armada kapal pengangkut sebagai solusi alternatif.
“Alhamdulillah, permintaan tersebut dipenuhi, sehingga distribusi LPG kembali normal dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Irwansyah juga menyoroti persoalan listrik yang sempat padam dalam waktu cukup lama pascabencana. Ia mengaku pihaknya berulang kali melayangkan protes keras kepada PLN atas lambannya penanganan.
“Bayangkan, sebuah ibu kota provinsi bisa mengalami pemadaman listrik hampir sebulan. Kami terus menyuarakan protes agar pemerintah pusat memahami kondisi yang dialami masyarakat Aceh,” ujarnya.
Dari berbagai pengalaman tersebut, Irwansyah menegaskan pentingnya pembelajaran kolektif dalam membangun sistem ketangguhan kota ke depan. Ia menilai Banda Aceh harus terus memperkuat integrasi data, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta menjadikan edukasi kebencanaan sebagai bagian dari budaya masyarakat.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang tangguh harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus ditempatkan sebagai garda terdepan dalam menghadapi bencana.
“Intinya, kota yang tangguh bukan hanya yang mampu pulih dengan cepat setelah bencana, tetapi yang sudah siap sebelum bencana itu terjadi dengan masyarakat sebagai garis depan,” tuturnya.
Kegiatan Forum Arsitek Dunia tersebut dibuka oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan turut menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai negara. Selain Irwansyah, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa’aduddin Djamal, juga hadir sebagai pemateri yang membagikan pengalaman dan strategi pembangunan kota berbasis ketahanan.(*)
