Aceh Besar — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar mengapresiasi kontribusi Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Aceh dalam mendukung program ketahanan pangan melalui kegiatan panen raya yang melibatkan petani di wilayah setempat.
Apresiasi tersebut disampaikan Asisten II Sekdakab Aceh Besar Bidang Perekonomian dan Pembangunan, M. Ali, S.Sos., M.Si., yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar, saat menghadiri Panen Raya Ketahanan Pangan yang digelar INTI Aceh bersama masyarakat dan kelompok tani di Gampong Teurebeh, Kota Jantho, Rabu (8/4/2026).
Dalam sambutannya, M. Ali menyampaikan salam dari Bupati Aceh Besar yang berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan panen jagung di lokasi lain dalam rangka program ketahanan pangan.
“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada INTI Aceh atas kontribusi dan dukungan yang diberikan kepada para petani di Aceh Besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendampingan yang dilakukan INTI Aceh dinilai mampu meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi. Jika sebelumnya hasil panen berkisar antara 6 hingga 7 ton per hektare, melalui inovasi dan pendampingan yang dilakukan, hasil panen berpotensi meningkat hingga sekitar 10 ton per hektare.
Menurutnya, upaya peningkatan produksi menjadi sangat penting mengingat luas lahan sawah di Aceh Besar terus mengalami penurunan sejak peristiwa Gempa dan Tsunami Aceh 2004.
“Dulu luas lahan sawah di Aceh Besar sekitar 26 ribu hektare. Sekarang tersisa sekitar 21.600 hektare. Artinya, hampir 5.000 hektare telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman dan pembangunan lainnya,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah kini lebih selektif dalam memberikan izin pembangunan guna melindungi lahan pertanian produktif.
“Para pengembang diharapkan memanfaatkan lahan yang tidak produktif seperti kebun kosong, bukan lahan persawahan,” tegasnya.
Selain menjaga lahan pertanian, Pemkab Aceh Besar juga mendorong petani untuk mengoptimalkan lahan melalui diversifikasi komoditas. Pada musim kemarau, ketika tidak semua sawah dapat ditanami padi, petani diarahkan menanam palawija seperti jagung, kacang hijau, dan cabai.
M. Ali juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengembangkan padi gogo, yakni jenis padi yang dapat tumbuh di lahan kering, sebagai solusi alternatif dalam meningkatkan produksi.
“Tahun ini kita coba tanam padi gogo sekitar 90 hektare di wilayah Kota Jantho dan Kuta Cot Glie. Jika hasilnya baik, ke depan akan kita perluas,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah INTI Aceh, Azmi Abubakar, menyampaikan bahwa INTI merupakan organisasi kebangsaan yang memiliki kepengurusan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Namun, di Aceh, kepemimpinan organisasi tersebut dipercayakan kepada putra daerah.
“Biasanya ketua INTI di berbagai daerah adalah warga Tionghoa. Namun di Aceh, justru saya yang dipercaya memimpin. Ini menjadi keunikan sekaligus kebanggaan tersendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, INTI telah aktif di Aceh sejak masa pascabencana tsunami 2004 dengan berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, mulai dari bantuan darurat, pengobatan gratis, hingga kegiatan pembersihan fasilitas umum.
“Semua kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat Aceh. Dan yang membedakan, seluruh program INTI dibiayai oleh anggota tanpa mengandalkan proposal bantuan,” jelasnya.
Azmi berharap, kolaborasi antara INTI, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya di sektor ketahanan pangan.
“Kami ingin terus berkontribusi bersama masyarakat dan pemerintah. Dengan kebersamaan, kita akan lebih kuat menghadapi masa depan,” pungkasnya.
Di sisi lain, Kepala Bidang Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Khairil Anwar, menegaskan bahwa program ketahanan pangan bertujuan memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri.
Ia menyebutkan, beberapa komoditas di Aceh telah mengalami surplus, seperti padi serta cabai merah dan cabai rawit. Namun, komoditas bawang merah masih mengalami defisit sehingga perlu didatangkan dari luar daerah.
“Bawang merah memiliki prospek ekonomi yang sangat baik. Ke depan ini menjadi komoditas yang potensial untuk dikembangkan di Aceh Besar,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian dalam meningkatkan produktivitas.
“Tanpa pendampingan, produksi padi petani bisa hanya sekitar 3 ton per hektare. Namun dengan pendampingan, bisa meningkat hingga 7 sampai 8 ton per hektare,” tutupnya.
Kegiatan panen raya tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan petani dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)
