Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Forkopimda, serta mitra strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menggelar High Level Meeting (HLM) di Auditorium Teuku Umar, Kantor BI Aceh.
HLM yang dipimpin Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menetapkan langkah strategis pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi pembayaran, khususnya selama Ramadan dan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H. Seluruh pihak berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengakselerasi transaksi non-tunai di ibu kota Provinsi Aceh.
Strategi 4K Kendalikan Inflasi
Pengendalian inflasi ditempuh melalui strategi 4K, yakni:
1. Keterjangkauan harga, melalui optimalisasi Operasi Pasar (OP), Gerakan Pangan Murah (GPM), serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
2. Pemerintah juga memperkuat pengawasan harga dan stok menjelang HBKN serta evaluasi harga acuan secara berkala.
Ketersediaan pasokan, melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD), monitoring distribusi, dan peningkatan produksi pangan, termasuk urban farming dengan menanam komoditas seperti cabai di pekarangan rumah.
3. Kelancaran distribusi, lewat Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) yang terukur dan tepat sasaran melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pelaku usaha.
4. Komunikasi efektif, melalui penguatan literasi belanja bijak, kampanye konsumsi pangan beku dan olahan melalui Dapur Cerdas Inflasi, serta pemanfaatan dashboard Early Warning System (EWS) inflasi sebagai dasar kebijakan.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyampaikan bahwa operasi pasar dan fasilitasi distribusi pangan terbukti efektif menahan laju inflasi.
“Selain itu, kami mengimbau masyarakat untuk menerapkan belanja bijak, serta mengonsumsi ikan atau daging beku yang harganya relatif lebih stabil,” ujarnya.
Empat Langkah Belanja Bijak
BI Aceh juga mendorong masyarakat menerapkan empat langkah belanja bijak, yaitu:
1. Bijak membeli sesuai kebutuhan dan tidak menimbun.
2. Bijak memilih produk pangan lokal, bumbu olahan, serta ikan dan daging beku.
3. Bijak konsumsi dengan tidak boros pangan.
4. Bijak bertransaksi menggunakan QRIS karena cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
Perluas Pembayaran Pajak via QRIS
Dari sisi digitalisasi, TP2DD Kota Banda Aceh berkomitmen mengoptimalkan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kanal non-tunai seperti QRIS. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi daerah terus diperluas guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat.
Wali Kota Illiza menegaskan, pembayaran pajak dan retribusi melalui QRIS mendukung tata kelola pemerintahan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
“Ini menjadikan Kota Banda Aceh lebih modern dan berdaya saing,” tegasnya.
Dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran tunai selama Ramadan dan Idul Fitri, BI menggelar program SERAMBI (Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri) 2026. Layanan penukaran uang pecahan kecil dilaksanakan dalam dua periode, yakni 23–26 Februari 2026 dan 2–13 Maret 2026 di sejumlah lokasi serta 15 loket perbankan di Aceh.
Khusus 9–13 Maret 2026, layanan dipusatkan di Taman Seni dan Budaya Aceh. Masyarakat dapat melakukan pemesanan secara digital melalui laman PINTAR (pintar.bi.go.id) guna memastikan layanan berjalan tertib dan terjadwal.
BI Aceh mengimbau masyarakat melakukan penukaran uang melalui jalur resmi untuk menghindari risiko uang palsu atau penipuan tanpa biaya tambahan.
Melalui sinergi TPID dan TP2DD, Pemko Banda Aceh dan BI Aceh optimistis stabilitas harga tetap terjaga dan transformasi digital kian meluas, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idul Fitri 1447 H dengan aman dan nyaman.(*)
