Banda Aceh — Pemerintah Aceh telah menyampaikan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 3 Februari 2026. Dokumen tersebut menjadi dasar perencanaan pemulihan menyeluruh terhadap dampak bencana di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa dokumen R3P telah disahkan oleh Gubernur Aceh dan memuat data lengkap mengenai kerusakan, kerugian, serta rencana pemulihan yang diajukan oleh seluruh level kewenangan, mulai dari kementerian/lembaga, Pemerintah Aceh, hingga pemerintah kabupaten/kota.
“R3P disahkan oleh Gubernur dan mencakup seluruh data kerusakan, kerugian, serta rencana pemulihan pascabencana yang diajukan oleh semua level kewenangan,” ujarnya,Minggu (8/2/2026).
Dalam proses penyusunannya, Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI juga telah berkunjung ke Aceh untuk menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Aceh guna menyelaraskan dokumen tersebut agar sesuai dengan kebijakan nasional.
Saat ini, BNPB tengah melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen yang telah disampaikan. Tahap selanjutnya adalah verifikasi faktual ke lapangan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan data dalam R3P.
“Setelah verifikasi faktual dilakukan, BNPB akan meneruskannya kepada Bappenas RI dalam rangka persiapan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” kata Muhammad MTA.
Berdasarkan dokumen tersebut, kebutuhan anggaran pemulihan Aceh diperkirakan mencapai Rp153,3 triliun. Rinciannya meliputi kewenangan kementerian/lembaga sebesar Rp41,8 triliun, kewenangan Pemerintah Aceh Rp22 triliun, kewenangan pemerintah kabupaten/kota Rp60,43 triliun, serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha sekitar Rp29 triliun.
Pemerintah menegaskan bahwa berbagai langkah pemulihan terus dilakukan. Dalam sejumlah kesempatan, Gubernur Aceh juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam upaya membangun kembali daerah yang terdampak bencana.
“Gubernur selalu berharap semua komponen dapat terus bersatu demi Aceh yang lebih baik dan bangkit dari bencana ini,” tambahnya.
Pemerintah Aceh memastikan akan terus menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi kepada publik, khususnya kalangan media, sebagai bentuk transparansi penanganan pascabencana.(*)
