HeadlinePemerintah

Presiden Akan Kembali Tinjau Daerah Terdampak Bencana di Aceh

×

Presiden Akan Kembali Tinjau Daerah Terdampak Bencana di Aceh

Share this article
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA. Foto:(Suara Aceh).

Banda Aceh — Juru bicara pemerintah Aceh menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia berpotensi kembali mengunjungi Aceh untuk meninjau langsung kondisi penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah sejak akhir November 2025. Informasi tersebut diterima semalam, namun jadwal final kedatangan masih menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan bahwa rencana kunjungan presiden sebelumnya mencakup wilayah Bener Meriah dan Aceh Tamiang, dua daerah yang mengalami dampak paling berat.

“Informasi yang kita dapatkan semalam seperti itu, bahwa hari ini Presiden akan mengunjungi Aceh. Namun kami belum mendapatkan update terbaru. Arah rencana kunjungan termasuk ke Bener Meriah dan Tamiang,” ujar Muhammad MTA, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, jika Presiden kembali turun ke Aceh, maka hal itu menunjukkan bahwa Presiden ingin memastikan informasi yang diterima lebih objektif dan sesuai kondisi lapangan.

“Presiden pasti ingin melihat kondisi real, baik langsung maupun melalui pemantauan udara, termasuk situasi di Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, hingga wilayah yang masih terisolir,” jelasnya.

MTA menambahkan bahwa Presiden menunjukkan perhatian besar bukan hanya kepada Aceh, tetapi juga provinsi lain yang terdampak bencana besar tahun ini. Kunjungan presiden dinilai sangat penting untuk memperkuat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Terkait dorongan penetapan status bencana nasional oleh DPR – RI, MTA menegaskan bahwa Pemerintah Aceh sepenuhnya menyerahkan kepada kebijakan pemerintah pusat.

“Penetapan bencana nasional itu wewenang pemerintah pusat. Yang jelas, perhatian presiden kepada Aceh sudah sangat nyata,” katanya.

Dalam menghadapi skala kerusakan dan kebutuhan logistik yang besar, Pemerintah Aceh berharap pemerintah pusat mempertimbangkan pembukaan akses bantuan internasional.

“Kita sebagai pemerintah daerah memandang bahwa membuka ruang bantuan internasional akan sangat membantu percepatan penanganan,” ungkap Muhammad MTA.(*)