Banda Aceh – Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang objektif dan akurat kepada Presiden Republik Indonesia dalam proses penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh sejak akhir November. Penegasan ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Kamis (11/12/2025).
MTA Mengungkapkan, perhatian Presiden terhadap musibah ini sangat besar. Kepala negara telah dua kali turun langsung ke wilayah terdampak, yakni Kabupaten Aceh Tenggara dan Bireuen, untuk memastikan upaya penanganan darurat berjalan dengan baik.
“Kami sangat berharap seluruh jajaran pejabat pusat dapat memberikan informasi faktual dan objektif kepada presiden. Ini penting karena akan menjadi dasar langkah dan kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan Aceh,” tegas Muhammad MTA.
Pemerintah Aceh juga mengingatkan bahwa sebelumnya telah terjadi polemik di publik terkait pernyataan pemulihan listrik dan komunikasi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Situasi tersebut memperlihatkan beban psikologis masyarakat dan para petugas di lapangan yang menghadapi kecaman akibat informasi yang tidak akurat.
“Hal seperti itu tidak perlu terulang. Kesalahan informasi sangat mempengaruhi persepsi publik dan efektivitas penanganan bencana,” ujar MTA.
Jika tidak ada halangan, Presiden kembali dijadwalkan mengunjungi Aceh hari ini. Kunjungan ketiga ini rencananya difokuskan pada wilayah paling terdampak, terutama Aceh Tamiang. Presiden juga diperkirakan akan memantau langsung kondisi Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah dari udara ke wilayah yang hingga kini masih terkendala akses darat.
Pemerintah Aceh menilai kunjungan ini menjadi kesempatan besar bagi Presiden untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan objektif mengenai kondisi terkini di lapangan.
Dalam beberapa kesempatan pertemuan dan doorstop media, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga telah menyampaikan bahwa percepatan akses bantuan internasional sangat dibutuhkan untuk mendukung penanganan darurat di berbagai lokasi terdampak.
Pemerintah Aceh berharap pemerintah pusat dapat mempercepat proses pembukaan akses tersebut dengan klasifikasi bertahap sesuai kebutuhan kedaruratan, khususnya untuk mengizinkan NGO internasional yang memiliki kapasitas respon cepat.
“NGO internasional dan lembaga kemanusiaan spesifik sangat dibutuhkan sebagai dukungan tambahan bagi pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, TNI-Polri, dan relawan lokal yang sejak awal bekerja keras di lapangan,” ujar MTA.(*)
