Bireuen – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Bupati H. Mukhlis, ST, untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait isu yang berkembang mengenai dugaan pengumpulan sumbangan lembu dari para camat dan kepala dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pengumpulan sumbangan tersebut diperuntukkan bagi acara pesta anak Bupati Bireuen dan sempat dibahas dalam sebuah rapat resmi yang dipimpin oleh Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bireuen, Hanafiah.
“Seharusnya bupati tidak diam, harus ada spesifikasi ke publik agar tidak melahirkan asumsi bahwa kontribusi lembu itu atas permintaan. Bupati juga harus secara tegas menyatakan persetujuan, karena hal itu melanggar aturan,” kata Ketua SAPA, Fauzan Adami, Minggu 4 Mei 2025.
Ia menegaskan, kontribusi yang dilakukan di forum resmi dan lingkungan pemerintahan merupakan tindakan yang tidak beretika.
“Ini menyangkut masalah pribadi, apalagi jika lahir inisiasi sumbangan. Itu tindakan yang mengarah pada gratifikasi dan tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
SAPA menegaskan, walaupun dugaan pengumpulan sumbangan itu dilakukan tanpa instruksi dan tanpa sepengetahuan Bupati, hal tersebut tetap harus diluruskan.
“Diamnya Bupati hanya akan menimbulkan spekulasi dan konservasi. Ini penting untuk menjaga marwah dan integritas pemerintahan,” pintanya.
SAPA menilai isu sumbangan tersebut sangat mengkhawatirkan, apalagi mengingat Bupati Bireuen dikenal sebagai sosok yang kaya raya dan dermawan.
“Inisiator rapat dan propaganda sumbangan telah mencederai kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan. Ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga pelanggaran terhadap prinsip tata kelola yang bersih,” pintanya.
SAPA mendesak agar Bupati Bireuen mengambil langkah tegas dan tidak membiarkan praktik-praktik semacam ini merusak pemerintahan wibawa.
“Bupati Bireuen harus membuktikan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pejabat yang mencederai kepercayaan publik harus dicopot demi menjaga wibawa pemerintahan dan marwah birokrasi,” tutupnya.(**)
