BANDA ACEH – Komisi II DPRK Banda Aceh mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh segera mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang berlokasi di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, tepatnya di kawasan sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, M Zidan Al Hafidh, S.Ked., meminta Pemko Banda Aceh melakukan kajian dan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan instalasi pengolahan limbah domestik yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat tersebut.
Menurut Zidan, SPALD-T merupakan fasilitas strategis untuk mengolah limbah domestik masyarakat secara terpadu. Keberadaan instalasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sanitasi, menjaga kebersihan lingkungan, serta melindungi sumber air tanah dari pencemaran.
Ia menilai, jika dioperasikan secara maksimal, SPALD-T tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah daerah.
Namun, hingga kini pemanfaatan fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran APBN dengan nilai investasi sekitar Rp200 miliar, termasuk kebutuhan pembebasan lahan, belum berjalan sebagaimana mestinya.
Zidan menyebutkan, SPALD-T Banda Aceh memiliki kapasitas pelayanan hingga 5.000 pengguna. Akan tetapi, jumlah pelanggan yang saat ini memanfaatkan fasilitas tersebut baru sekitar 14 pengguna, di antaranya Polresta Banda Aceh, Balai Kota, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu kendala utama yang menyebabkan belum optimalnya operasional instalasi tersebut adalah belum tersedianya jaringan pipa sambungan rumah (SR) yang menghubungkan limbah domestik masyarakat dengan instalasi pengolahan.
Karena itu, Komisi II DPRK meminta Pemko Banda Aceh tidak hanya menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat, tetapi juga harus proaktif melakukan koordinasi dan pendekatan agar pembangunan jaringan pipa pendukung segera direalisasikan.
“Kami mendorong Pemko Banda Aceh melakukan langkah jemput bola ke pemerintah pusat agar kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp55 miliar hingga Rp60 miliar untuk pembangunan jaringan pendukung. Dengan demikian, SPALD-T dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Zidan, Rabu (11/11/2026).
Politisi muda PAN tersebut juga menyoroti biaya operasional SPALD-T yang saat ini mencapai sekitar Rp300 juta dan masih harus ditanggung melalui APBK Banda Aceh.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi terus membebani keuangan daerah apabila instalasi tidak segera dimanfaatkan secara optimal. Padahal, anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan pelayanan publik lainnya.
“Seharusnya, anggaran Rp300 juta tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. SPALD-T justru diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan atau dividen bagi pemerintah kota, bukan malah terus menghabiskan anggaran untuk biaya operasional instalasi,” tegasnya.
Saat ini, pengelolaan SPALD-T tersebut berada di bawah Perumda Tirta Daroy, perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Banda Aceh.
Dengan kapasitas pelayanan hingga 5.000 pengguna, fasilitas ini diharapkan dapat menjadi solusi pengelolaan limbah domestik perkotaan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sanitasi dan perlindungan lingkungan di Banda Aceh. (*)
