JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral untuk menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat ketahanan sektor keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain penyesuaian suku bunga, BI juga memperkuat pengelolaan likuiditas melalui perluasan fasilitas repurchase agreement (repo) bagi perbankan dengan tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan sekaligus menjaga pertumbuhan Uang Primer (M0) tetap berada pada level double digit atau di atas 10 persen.
Menurut Perry, fasilitas repo tersebut akan menjadi instrumen utama dalam pengelolaan likuiditas moneter sehingga perbankan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan likuiditas dan mendukung penyaluran kredit kepada sektor produktif.
“Bank Indonesia akan terus memastikan likuiditas perbankan tetap memadai sehingga fungsi intermediasi berjalan optimal dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga,” kata Perry.
Untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah, BI juga meningkatkan intensitas operasi moneter baik di pasar Rupiah maupun valuta asing. Pada pasar Rupiah, lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) kini dilakukan dua kali dalam sepekan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan likuiditas serta menarik aliran modal masuk ke instrumen domestik.
Sementara itu, di pasar valuta asing, BI terus memperkuat intervensi melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasar dan meredam tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.
Di sisi lain, Bank Indonesia dan Pemerintah terus mempererat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal sebagai strategi bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Perry menjelaskan, koordinasi tersebut difokuskan pada dua agenda utama. Pertama, meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing melalui penguatan imbal hasil instrumen keuangan domestik, khususnya SRBI dan Surat Berharga Negara (SBN), sesuai mekanisme pasar. Upaya ini diharapkan dapat mendorong masuknya aliran modal asing dan memperkuat stabilitas pasar keuangan.
Kedua, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai penting agar operasi fiskal dan moneter dapat berjalan selaras dalam mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.
Perry optimistis sinergi yang semakin kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung.
“Fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan memiliki daya tahan yang baik. Dengan koordinasi kebijakan yang solid, kami optimistis stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,” tegasnya.(*)
