BANDA ACEH — Di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banda Aceh menyampaikan dukungan sekaligus keprihatinan atas misi kemanusiaan yang dipimpin Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, menuju Teheran, Iran.
Ketua PMI Kota Banda Aceh, Ahmad Haeqal Asri, menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan misi kemanusiaan berisiko tinggi di tengah situasi geopolitik yang kian tidak menentu.
“Ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah misi kemanusiaan di tengah ancaman konflik terbuka. Kami mendoakan keselamatan Bapak Jusuf Kalla dan seluruh delegasi, karena risikonya sangat nyata,” ujar Haeqal di Banda Aceh, Rabu (25/3/2026).
Misi tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi intens antara Jusuf Kalla dan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, yang berlangsung di Jakarta. Pertemuan itu menyoroti semakin mendesaknya kebutuhan bantuan kemanusiaan di wilayah terdampak konflik.
Sebagai respons, PMI telah menyiapkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari peralatan medis, obat-obatan darurat, hingga logistik untuk pengungsi. Selain itu, tim medis lapangan juga disiagakan untuk diterjunkan ke wilayah terdampak, dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di lapangan.
Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi bukan hanya pada kesiapan logistik, melainkan akses distribusi bantuan. Penutupan ruang udara di sejumlah wilayah Timur Tengah menjadi hambatan serius, sehingga PMI harus mempertimbangkan jalur alternatif melalui darat yang dinilai lebih kompleks, memakan waktu, dan memiliki tingkat risiko lebih tinggi.
Di tengah keterbatasan tersebut, Jusuf Kalla menegaskan bahwa misi kemanusiaan tidak boleh terhenti oleh situasi politik maupun konflik yang sedang berlangsung.
“Tugas kemanusiaan tidak boleh tunduk pada kepentingan politik. Dalam kondisi apa pun, korban sipil harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyambut baik langkah PMI sebagai bentuk solidaritas nyata dari Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa kerusakan fasilitas publik akibat konflik telah memperburuk kondisi masyarakat sipil, terutama dalam hal akses layanan kesehatan.
PMI Banda Aceh menilai, misi ini merupakan ujian nyata bagi komitmen kemanusiaan Indonesia di tingkat global. Dengan kesiapan bantuan yang hampir rampung namun akses yang masih terbatas, keberhasilan misi ini akan sangat bergantung pada situasi keamanan dan terbukanya jalur distribusi bantuan ke wilayah terdampak.
“Ini bukan sekadar pengiriman bantuan, tetapi wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab kemanusiaan Indonesia di tengah krisis global,” tutup Haeqal.(*)
