BIREUEN — Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dengan dampak terparah terjadi di Aceh kini memasuki fase krusial pemulihan darurat.
Merespons kondisi tersebut, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah (NGO) nasional mulai digulirkan. Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Teuku Emi Syamsyumi atau Abu Salam, hadir mewakili Gubernur Aceh dalam prosesi serah terima bantuan logistik darurat di Desa Blang Kuruk, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Minggu (15/2/2026).
Bantuan tersebut merupakan hasil konsorsium dan program tanggung jawab sosial (CSR) dari tiga NGO nasional, yakni Salam Setara, Kitabisa, serta Miss Glam MFoundation.
Abu Salam menyampaikan apresiasi atas percepatan distribusi bantuan yang dinilai sangat penting untuk menopang kebutuhan dasar para penyintas sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
“Kehadiran bantuan ini bukan sekadar aksi kemanusiaan, tetapi langkah strategis untuk menekan dampak lanjutan secara sosial dan ekonomi. Pemerintah Aceh mengapresiasi dukungan dan kolaborasi ini,” ujarnya usai menandatangani berita acara serah terima.
Operasi distribusi bantuan dikomandoi langsung oleh Akmal Rusli. Ia menjelaskan bahwa penyaluran logistik telah dipetakan berdasarkan data asesmen kebencanaan dan menyasar 22 desa di Kabupaten Bireuen yang masuk kategori terdampak berat.
“Distribusi dirancang secara terukur dan tepat sasaran. Bantuan tidak hanya berupa bahan pokok, tetapi juga perlengkapan keluarga, dukungan sanitasi, hingga infrastruktur kesehatan darurat,” jelas Akmal.
Bantuan yang disalurkan meliputi ribuan paket sembako, Family Kit (perlengkapan esensial keluarga), puluhan unit tenda pengungsian, serta instalasi Mesin Air Reverse Osmosis (RO) untuk penyediaan air bersih.
Pengadaan mesin RO tersebut dinilai krusial untuk mengatasi krisis air bersih sekaligus mencegah potensi penyakit berbasis air (waterborne diseases) yang kerap muncul pascabanjir.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, prosesi serah terima turut melibatkan para keuchik dari 22 gampong terdampak. Pelibatan aparatur desa dilakukan guna menjamin distribusi bantuan tepat sasaran dan langsung diterima keluarga penyintas.
“Para keuchik menjadi garda terdepan dalam memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian,” tambah Akmal.
Banjir bandang awal tahun 2026 ini menyebabkan kerugian material miliaran rupiah di sektor pertanian, infrastruktur, dan permukiman warga. Pemerintah Aceh berharap dukungan dari berbagai pihak dapat mempercepat transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan dan rekonstruksi yang lebih berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan NGO nasional ini diharapkan menjadi model kemitraan efektif dalam penanganan bencana serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak di Aceh.(*)
