Jakarta — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatatkan kinerja solid sepanjang 2025 dengan pertumbuhan hampir seluruh indikator bisnis di atas rata-rata industri. Capaian tersebut ditopang kondisi ekonomi makro yang kuat serta dukungan kebijakan pemerintah, termasuk pemberian izin khusus sebagai bullion bank.
Hingga Desember 2025, BSI menyalurkan pembiayaan sebesar Rp318,84 triliun atau tumbuh 14,49 persen secara tahunan (year on year/YoY). Mayoritas pembiayaan disalurkan ke segmen pro-rakyat seperti UMKM, mikro, konsumer, komersial di sektor pendidikan dan kesehatan, serta ASN dan BUMN dengan total outstanding mencapai Rp285,70 triliun atau sekitar 90 persen dari total pembiayaan.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor tersebut merupakan komitmen perseroan dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kinerja solid BSI pada 2025 ditopang berbagai faktor, termasuk fungsi intermediasi yang berjalan baik dengan dukungan pendanaan yang ample serta pembiayaan yang sehat dan tepat sasaran,” ujarnya dalam pemaparan kinerja perusahaan, Jumat (6/2/2026).
Dari sisi kualitas pembiayaan, rasio Non-Performing Financing (NPF) gross tercatat 1,81 persen, membaik dibandingkan tahun sebelumnya, sementara NPF nett berada di level 0,47 persen. Perbaikan ini dinilai sebagai hasil strategi manajemen risiko yang disiplin sesuai segmentasi bisnis dan nasabah.
Pertumbuhan juga terlihat pada Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat 16,20 persen menjadi Rp380 triliun, didominasi dana murah (CASA) sebesar 61,62 persen atau Rp234 triliun. Tabungan menjadi mesin pertumbuhan dengan kenaikan 15,72 persen hingga mencapai Rp162,63 triliun.
Direktur Finance and Strategy BSI, Ade Cahyo Nugroho, menambahkan kinerja tersebut tidak lepas dari optimalisasi dual license yang dimiliki perseroan sebagai bank syariah sekaligus bullion bank.
“Tahun ini kami melakukan sosialisasi Tabungan Haji kepada pegawai negeri di daerah dan hasilnya signifikan terhadap peningkatan DPK. Jumlah rekening Tabungan Haji kini telah melampaui 6 juta,” katanya.
BSI juga dipercaya mendistribusikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp10 triliun yang seluruhnya telah disalurkan ke pembiayaan.
Sejak diresmikan sebagai bank emas, bisnis emas BSI mencatat hampir satu juta nasabah dalam waktu kurang dari setahun, mencakup layanan bullion bank, cicil emas, dan gadai emas.
Pembiayaan yang sehat turut mendorong laba perseroan mencapai Rp7,57 triliun atau tumbuh 8,02 persen (YoY).
Dukung Program Pemerintah
Selain memperkuat bisnis, BSI juga berkontribusi pada berbagai program strategis pemerintah. Perseroan menyediakan 1.350 virtual account bagi mitra Badan Gizi Nasional dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), mendukung pembentukan sekitar 80 ribu koperasi, serta menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp12,2 triliun kepada 90 ribu nasabah.
BSI juga terlibat dalam Program 3 Juta Rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sejak merger, pembiayaan FLPP yang disalurkan mencapai Rp3,5 triliun untuk sekitar 23 ribu unit rumah.
Direktur Distribution and Sales BSI, Anton Sukarna, mengungkapkan jumlah nasabah BSI kini mencapai 23,1 juta atau bertambah 2,03 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini merupakan pertumbuhan nasabah tertinggi bagi BSI. Kami akan terus memperluas akses layanan melalui pembukaan titik operasional di wilayah strategis serta penguatan BSI Agen,” ujarnya.
Dalam memperkuat layanan, BSI terus melakukan transformasi teknologi dan digital guna menghadirkan layanan yang cepat, aman, dan andal hingga menjangkau masyarakat di pelosok.
Saat ini BSI didukung 1.049 kantor cabang, sekitar 6.000 unit ATM/CRM, 126 ribu BSI Agen, 21 ribu merchant EDC, serta 563 ribu merchant QRIS. Pengguna mobile banking BYOND by BSI tercatat 5,9 juta, sementara aplikasi BEWIZE memiliki sekitar 43 ribu pengguna.
Sepanjang 2025, BSI juga menyalurkan berbagai program sosial, mulai dari beasiswa bagi lebih dari 10 ribu pelajar berprestasi, pembinaan 4.900 UMKM, pengelolaan 77 Desa BSI, hingga bantuan kebencanaan termasuk di Aceh berupa hunian sementara, lebih dari 200 ton logistik, dukungan komunikasi satelit, dapur umum, layanan kesehatan, serta restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah terdampak.(*)
