Aceh Besar — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal tersebut ditegaskan Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, saat memimpin rapat dan silaturahmi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Besar di Aula Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Kamis (5/2/2026).
Didampingi Wakil Bupati Drs. Syukri A Jalil dan Sekretaris Daerah Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si., Bupati menekankan bahwa tahun 2026 merupakan momentum penting bagi percepatan pembangunan daerah. Ia mengingatkan seluruh kepala OPD agar tidak lagi berfokus pada perencanaan semata, melainkan bergerak cepat dalam merealisasikan program kerja yang telah disusun.
“Ini bukan lagi tahun menyusun janji, tetapi tahun membuktikan kerja. Seluruh pejabat harus bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta menghadirkan hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Muharram Idris.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dirancang, tetapi dari dampak positif yang benar-benar dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap OPD diminta meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Bupati yang akrab disapa Syech Muharram itu juga menyoroti posisi strategis para asisten sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan daerah dan implementasi teknis di lapangan. Ia meminta para asisten lebih aktif dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta pembinaan terhadap dinas-dinas di bawah koordinasinya.
“Para asisten harus hadir sebagai pengendali dan penguat kinerja OPD, bukan sekadar pelengkap struktur. Koordinasi internal harus diperkuat agar tidak terjadi miskomunikasi maupun keterlambatan dalam pelaksanaan program pembangunan,” ujarnya.
Dalam arahannya, Bupati turut mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menuntut peningkatan kedisiplinan, ketegasan, serta inovasi dari seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
“Bekerja boleh santai, tetapi jangan main-main. Ketika ada arahan, harus dilaksanakan dengan serius dan penuh tanggung jawab,” katanya mengingatkan.
Lebih lanjut, Muharram Idris menekankan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat. Ia meminta setiap OPD proaktif menjalin komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menjemput peluang program pembangunan serta dukungan anggaran.
Menurutnya, kemampuan daerah dalam membangun jejaring dan melakukan komunikasi strategis di tingkat provinsi maupun nasional menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Dengan sinergi yang baik, Aceh Besar diyakini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat.
Bupati juga menyoroti capaian positif Aceh Besar dalam bidang pelayanan publik yang telah memperoleh apresiasi di tingkat nasional. Ia meminta prestasi tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi terus ditingkatkan melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, serta administrasi kependudukan.
“Kita harus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Kepuasan masyarakat adalah indikator utama keberhasilan pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Bupati menyoroti persoalan kebocoran air serta lemahnya manajemen yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah.
Ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh dan langkah pembenahan secara serius serta berkelanjutan agar BUMD mampu berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menutup arahannya, Muharram Idris menginstruksikan seluruh pejabat lama maupun pejabat baru agar segera menuntaskan proses serah terima jabatan, termasuk aset dan administrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin stabilitas serta kelancaran roda pemerintahan tanpa hambatan administratif.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan menghindari ego sektoral di lingkungan birokrasi. Menurutnya, seluruh jajaran pemerintah merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan sama, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh Besar.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Kita satu rumah, rumah besar Pemerintah Aceh Besar. Semua harus saling mengisi, memperkuat kolaborasi, dan bekerja bersama demi kemajuan daerah,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pemerintahan yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Dengan loyalitas, kinerja yang kuat, serta sinergi lintas pemerintahan, Aceh Besar optimistis mampu menghadapi tantangan pembangunan sekaligus menciptakan masa depan yang lebih maju dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.(*)
