Jakarta — Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital.
Pemerintah, menurutnya, tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan narasi resmi di tengah arus informasi yang bergerak cepat dan masif.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026), dan dihadiri para Kepala Biro Humas kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah.
“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan pada akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” tegas Meutya.
Ia menilai tantangan komunikasi publik pemerintah semakin berat seiring ketatnya kompetisi konten di media sosial. Karena itu, keberhasilan humas tidak diukur dari seberapa rapi pesan disusun, melainkan dari sejauh mana informasi tersebut benar-benar sampai dan dipahami masyarakat.
“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga salah,” ujarnya.
Meutya menegaskan bahwa komunikasi publik kini bukan sekadar fungsi pendukung, melainkan bagian integral dari kepemimpinan negara. Reputasi pemerintah serta keberhasilan program nasional sangat ditentukan oleh konsistensi suara negara di ruang publik yang dijalankan oleh humas di setiap kementerian dan lembaga.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi, mulai dari berbagi data, saling menguatkan pemberitaan, hingga merespons isu secara terkoordinasi lintas sektor. Menurutnya, disinformasi bekerja secara kolektif sehingga tidak dapat dihadapi secara sendiri-sendiri.
“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” katanya.
Selain itu, Meutya menekankan penguatan data sebagai fondasi komunikasi publik yang cepat dan akurat. Konsolidasi data di internal kementerian dan lembaga dinilai menjadi prasyarat agar humas dapat bergerak sigap merespons isu strategis.
“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah berkembang di ruang publik,” ujarnya.
Menutup arahannya, Meutya mengajak seluruh insan humas pemerintah menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi internal maupun lintas lembaga, serta menyampaikan kebijakan dengan gaya beragam namun tujuan yang sama.
“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama. Peran humas hari ini sangat strategis dan tidak ringan, namun kita hadapi bersama,” pungkasnya.(*)
