Jakarta – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mempercepat pemulihan layanan kesehatan dan transisi dari fase tanggap darurat menuju early recovery di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa pemulihan rumah sakit umum daerah (RSUD) di 48 kabupaten/kota terdampak pada tiga provinsi tersebut pada umumnya telah pulih dalam waktu sekitar 48 jam. Fokus penanganan kini diarahkan pada percepatan pemulihan puskesmas.
“Yang kita kejar saat ini adalah puskesmas. Ini terus diupayakan agar layanan kesehatan dasar kembali optimal,” ujar Abdul Muhari, Senin (22/12/2025).
Untuk mendukung pelayanan medis darurat, BNPB mengoptimalkan evakuasi pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan menggunakan helikopter. Hingga hari ke-25 masa tanggap darurat, sekitar 25 hingga 30 pasien telah dievakuasi dari titik-titik pengungsian menuju pusat pemerintahan provinsi guna mendapatkan layanan medis lanjutan.
Selain pembersihan fasilitas kesehatan, pemenuhan kembali peralatan medis juga terus dilakukan, termasuk tabung gas, oksigen konsentrator, serta bahan medis habis pakai seperti jarum suntik, sarung tangan, masker, dan alat pelindung diri (APD). “Operasional rumah sakit dan puskesmas sangat bergantung pada ketersediaan bahan medis habis pakai. Ini yang terus kita dorong bersama Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
Abdul Muhari menambahkan, di sejumlah lokasi terdampak, relawan dan organisasi kemasyarakatan turut bahu-membahu memberikan layanan kesehatan dasar bagi warga terdampak bencana.
Memasuki fase akhir tanggap darurat, pemerintah sesuai arahan Presiden mulai mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap.
Penentuan lokasi hunian dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yakni status lahan yang harus clean and clear serta berada di luar zona rawan bencana.
“Bencana adalah peristiwa berulang. Karena itu, hunian tidak boleh dibangun di zona yang berpotensi terdampak kembali di masa depan,” tegas Abdul Muhari.
Saat ini, di Aceh terdapat lima kabupaten/kota yang menunjukkan progres baik dalam identifikasi lokasi, pematangan lahan, dan kelengkapan dokumen status lahan. Di Sumatera Utara, tiga kabupaten/kota telah berproses, dua di antaranya bahkan sudah memasuki tahap groundbreaking. Sementara di Sumatera Barat, enam kabupaten/kota telah memulai pematangan lahan.
Meski demikian, beberapa wilayah di Aceh seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Utara, dan Aceh Timur masih terus mengejar pemulihan akses jalan, komunikasi, dan energi. Pemerintah memastikan pendampingan tetap dilakukan agar proses transisi menuju early recovery dapat dipercepat.
“Target kita, akhir Desember seluruh kabupaten/kota sudah memulai proses early recovery.
Harapannya, menjelang Ramadhan, hunian sementara sudah dibangun dan warga terdampak bisa pindah, sehingga pembersihan lahan selesai dan roda ekonomi masyarakat kembali berputar,” pungkas Abdul Muhari.(*)
