Banda Aceh – Di tengah musibah bencana alam yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025, beredar marak unggahan dan komentar bernada ujaran kebencian di media sosial. Platform TikTok disebut menjadi salah satu media yang paling banyak memuat konten yang menyudutkan bahkan menghina masyarakat Aceh yang sedang dilanda bencana banjir dan longsor.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin, menyayangkan maraknya hujatan tersebut. Ia menilai sikap tersebut sangat tidak berempati dan justru menambah beban psikologis para korban bencana.
“Kami sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi. Seharusnya seluruh masyarakat Indonesia menunjukkan empati dan saling bahu-membahu membantu korban bencana, bukan malah menambah penderitaan dengan kata-kata yang tidak pantas,” ujar Tgk Muharuddin dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).
Politisi Partai Aceh itu mengungkapkan, sejumlah unggahan dan komentar yang beredar di media sosial bernada provokatif dan berpotensi memicu konflik. Beberapa komentar bahkan dinilai merendahkan Aceh dan menyebarkan informasi tidak benar.
“Ada komentar seperti ‘Oh banjirnya di Aceh ya, kirain di Indonesia’, hingga ‘Ngapain minta bantuan Presiden Indonesia, kan Aceh punya presiden sendiri’. Bahkan ada tudingan masyarakat Aceh sebagai pencuri bantuan, tidak tahu berterima kasih, dan hanya membanggakan bantuan internasional. Ini semua hoaks yang menyudutkan Aceh,” tegasnya.
Menurut Tgk Muharuddin, narasi negatif tersebut sangat berbahaya karena dapat memengaruhi kondisi psikologis masyarakat Aceh, terutama para korban bencana yang hingga kini masih berada di pengungsian.
“Komentar-komentar sinis yang meminta Aceh untuk segera pisah dari Indonesia juga terus bermunculan. Ini tidak bisa dianggap sepele. Jika dibiarkan, bisa memantik api dan memicu gejolak sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut diperparah dengan masih adanya wilayah terdampak bencana yang terisolasi dan minim bantuan meski bencana telah berlangsung lebih dari tiga pekan. Hal ini, menurutnya, membuat kekecewaan masyarakat semakin besar.
Untuk itu, Tgk Muharuddin mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia agar mengambil langkah tegas dengan memblokir akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian, terutama yang mengandung unsur SARA.
Ia juga meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh untuk secara resmi menyurati Komdigi agar persoalan tersebut segera ditangani.
“Jangan lupa, kontribusi Aceh terhadap Indonesia sangat besar sejak masa awal kemerdekaan.
Aceh dengan ikhlas menyumbangkan emas, pesawat, minyak dan gas, serta peran Radio Rimba Raya yang menyuarakan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Apa itu belum cukup menunjukkan pengorbanan masyarakat Aceh?” tutup Tgk Muharuddin.(*)
