Banda Aceh – Visi dan misi kepemimpinan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur H. Fadhlullah, SE (Dek Fadh) diarahkan untuk menjadikan Aceh lebih cepat merespons, lebih tepat mengambil kebijakan, dan lebih berpihak kepada rakyat kecil. Arah pembangunan sosial ini ditegaskan melalui prioritas untuk menurunkan kemiskinan, memperkuat layanan publik, dan menghadirkan pemerintah yang benar-benar dekat dengan masyarakat.
Salah satu instansi yang menjadi garda terdepan dalam implementasi visi tersebut adalah Dinas Sosial Aceh. Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, SE., MM, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal perubahan besar yang sedang dibangun.
“Kami siap mengarungi bahtera ini bersama,” ujarnya. Dan komitmen itu dibuktikan melalui kerja nyata di lapangan.
Ketika pertama kali ditugaskan sebagai Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Chaidir dihadapkan pada kondisi internal yang penuh tantangan: koordinasi lemah, tata kelola tidak stabil, dan ritme kerja yang jauh dari kebutuhan masyarakat. Namun perlahan ia mulai memperbaiki semuanya—dari disiplin kerja, manajemen, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Saat kemudian dipercaya sebagai Plt. Kadis Sosial, ritme kerjanya justru semakin cepat. Tak hanya fokus membenahi internal, ia turun langsung ke lapangan, menempuh perjalanan jauh—dari hutan hingga pesisir—untuk memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Perubahan mulai tampak: Dinas Sosial Aceh bergerak lebih cepat, lebih terukur, dan lebih dekat dengan rakyat.
Di bawah arahan Mualem dan Dek Fadh, salah satu gebrakan penting adalah pendistribusian logistik kebencanaan lebih awal ke kabupaten/kota. Langkah ini ditempuh agar persediaan sudah tersedia di daerah sebelum bencana terjadi.
“Arahan Gubernur dan Wakil Gubernur sangat jelas: masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah sebelum bencana datang,” kata Chaidir.
Perjalanan distribusi itu dimulai dari Banda Aceh menuju Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, hingga Bener Meriah. Setiap perhentian bukan seremoni, melainkan kerja nyata untuk memastikan kesiapsiagaan daerah.
Di Pidie, bantuan logistik kebencanaan diserahkan di pendopo Wakil Bupati. Di Pidie Jaya, rombongan meresmikan Rumah Makan Bergizi Gratis, program sederhana namun menyentuh langsung kebutuhan masyarakat rentan.
“Kehadiran pemerintah harus nyata, harus dirasakan,” tegas Dek Fadh saat meninjau dapur dan kualitas makanan.
Di Bireuen, selain menyerahkan logistik, rombongan menyempatkan singgah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 25. Melihat keterbatasan fasilitas di sana, tim Dinsos menyadari bahwa pelayanan sosial terhubung erat dengan pendidikan, kesehatan, dan ketahanan keluarga.
Mereka juga bertemu para pilar sosial, relawan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan sosial di daerah.
Perjalanan berlanjut ke Aceh Tengah dan Bener Meriah. Udara dingin dataran tinggi tidak mengurangi urgensi misi tersebut.
“Aceh daerah rawan bencana, dan kesiapsiagaan adalah kunci. Dengan pola baru ini, setiap daerah harus siap secara setara,” ujar Dek Fadh.
Di Bener Meriah, rombongan meninjau Pesantren Madinatuddiniyah Babussalam yang baru saja dilanda kebakaran. Sisa arang dan bau asap masih jelas terasa. Para santri bertahan dalam ruang seadanya.
“Santri-santri ini masa depan Aceh. Mereka harus tetap belajar dan tinggal dengan layak,” kata Dek Fadh lirih.
Bantuan kebutuhan santri langsung diserahkan untuk meringankan beban pascamusibah.
Dari Banda Aceh hingga Gayo, perjalanan Dinas Sosial menunjukkan wajah baru pemerintah: hadir sebelum diminta, bekerja tanpa pamrih, dan melayani tanpa jarak.
Chaidir merangkum filosofi kerjanya dalam satu kalimat sederhana:
“Pemerintah itu pelayan masyarakat. Kita harus hadir bukan ketika diminta, tapi ketika dibutuhkan.”
Melalui visi besar Mualem–Dek Fadh, Aceh kini memasuki babak baru: perjalanan panjang menuju Aceh yang lebih sigap, lebih manusiawi, dan lebih dekat dengan rakyat.(*)
